Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN NIAGA USAHA…

SHAFIRA

ABSTRAK SHAFIRA, 2021 TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN NIAGA USAHA GAS BUMI TANPA IZIN USAHA NIAGA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 79)., pp., tabl., bibl., Nurhafifah, S.H., M.Hum Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas, menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan niaga tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (t…

DAMPAK YURIDIS TIDAK ADANYA KETENTUAN DALAM KUHAP TENTANG TEMBUSAN SURAT PERI…

ISFANDIKA

DAMPAK YURIDIS TIDAK ADANYA KETENTUAN DALAM KUHAP TENTANG TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENAHANAN KEPADA PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITAHAN KARENA DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA Isfandika Mohd. Din Iman Jauhari ABSTRAK Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam perkara pidana selain diproses berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, juga harus diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan kepegawaian. …

PERANAN ORGANISASI BANTUAN HUKUM DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PERKA…

EVA ROSSANA DEWI

ABSTRAK EVA ROSSANA DEWI, PERANAN ORGANISASI BANTUAN HUKUM 2015 DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PERKARA PERDATA BAGI ORANG MISKIN (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) (iv,65).,pp., tabl., bibl., app. (Muzakkir Abubakar, S.H., S.U.) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tenta…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIGLI NOMOR 151/PID.SUS/2014/P…

DIANDINI SAFRIDA

ABSTRAK DIANDINI SAFRIDA 2015 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIGLI NOMOR 151/PID.SUS/2014/PN-SGI TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,72)pp, bibl, app Nursiti, S.H.,M.Hum Dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2014/PN-Sgi atas nama Terdakwa Muhajir Bin M. Jamil jaksa penuntut umum kurang cermat dalam mengkualifikasikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan dalam menerapan bentuk dakwaan. Perbuatan terdakwa didakwa telah melanggar …

TINDAK PIDANA BERJUALAN ROKOK DI AREA KAWASAN TANPA ROKOK (SUATU PENELITIAN D…

IZLALAN TANZIHAN

Pasal 16 ayat (2) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Qanun KTR) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang meperjualbelikan rokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 5 (lima) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”. Meskipun aturan sudah ada, dalam kenyataan masih ditemukan pelanggaran terhadap …

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN (SUATU PENELIT…

ANDRY SYAIFULLAH

ABSTRAK ANDRY SYAIFULLAH :PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe) 2021 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (VI, 55 ) pp, tbl, bibl Dr.Rizanizarli, S.H.,M.H. Pasal 93 (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yaitu setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbender…

PERANAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH DALAM PENYELES…

Mila Hayati

ABSTRAK Penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada dilematisasi antara berbagai kepentingan terkait pembatalan sertifikat. Penanganan konflik pertanahan yang terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya. Salah satu bentuk penyelesaian pertanahan yang dilakukan oleh Kanwil BPN Aceh adalah menerbitkan Sura…

SUATU TINJAUAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PEREMPUAN YANG TIDAK MEMAKAI BUSANA …

SYARIFAH RAIHANA

ABSTRAK SYARIFAH RAIHANA, SUATU TINJAUAN KETENTUAN PIDANA 2015 TERHADAP PEREMPUAN YANG TIDAK MEMAKAI BUSANA ISLAMI MENURUT QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2002 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 52) pp., tabl., bibl. (IDA KEUMALA JEUMPA, S.H., M.H) Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh di ikuti lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Ibadah, Aqidah dan Syi’ar Islam ini bertujuan untuk memelihara keimanan da…

ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN ‘UQUBAT CAMBUK DALAM PERKARA JARIMAH TA’ZIR …

MIFTAHUL AL AHYAR

ABSTRAK Miftahul Al Ahyar, 2021 ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN ‘UQUBAT CAMBUK DALAM PERKARA JARIMAH TA’ZIR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Siyah Kuala ( viii, 58 ), pp.,tabl.,bibl. Dr. Dahlan, S.H., M.H., M.kn Pasal 1 angka 17 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) menyatakan ‘uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Dalam ra…

PENGEMBALIAN SISA TITIPAN DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGGUNAKAN SARA…

Linda Safira

Dr. Dahlan,S.H.,M.Hum., Pasal 31 ayat (2) PP No. 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan menyatakan, “Dalam hal denda yang diputus pengadilan lebih kecil dari uang titipan untuk membayar denda yang dititipkan, jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan memberitahukan kepada pelanggar melalui petugas penindak untuk mengambil sisa uang titipan denda setelah putusan pengadilan diterima”.Meskipun sud…


    SERVICES DESK