Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PELAKSANAAN HAREUTA PEUNULANG KEPADA ANAK PEREMPUAN MENURUT TINJAUAN HUKUM I…

Lulu Munirah

ABSTRAK PELAKSANAAN HAREUTA PEUNULANG KEPADA ANAK PEREMPUAN MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM LULU MUNIRAH, 2016 (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 56), pp., bibl., app. (Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H) Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa hibah adalah pemberian sesuatu secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Kemudian Pasal 210 KHI juga menyata…

SIKAP MASYARAKAT TERHADAP HUKUMAN CAMBUK SEBAGAI SALAH SATU BENTUK HUKUMAN PE…

MAKBULL RIZKI

ABSTRAK Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman yang terdapat di dalam Qanun Jinayat yang dapat dipidanakan terhadap terpidana pelanggaran Syari’at Islam di wilayah Aceh. Penerapan hukuman cambuk tersebut menimbulkan perbedaan sikap dalam lingkungan masyarakat, perbedaan sikap yang terjadi tersebut berimplikasi terhadap perilaku masyarakat dalam menanggapi penerapan peraturan tersebut. Sikap masyarakat terhadap hukuman cambuk tersebut dapat mencetuskan perilaku menyetujui atau …

PERANAN HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASCAPERCERA…

Bahrun

rERANAN HAKIM MEDIATOR DA I. AM PENYEI.ESAIAN SENGKETA HART A BERSAMA PASC A P ERCER AI AN 1)1 MAHKAMAH SYAR1YAH KOTA BANDA ACEII Bah ru 11 Syalirizal Abbas Imait Jauliari ABSTRAK Pasal 35 aval (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa haria benda yang diperolch selama perkawinan menjadi harta bersama. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tcntang Penyebaran Kompilasi llukum Islam (KHl) sebagai hukum materil pada lingkungan Peradilan A gam a memuat kelentuan…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PASCA KONVERSI PT. BANK ACEH MENJADI PT…

KHALID

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PASCA KONVERSI PT. BANK ACEH MENJADI PT. BANK ACEH SYARIAH Khalid Azhari Darmawan ABSTRAK * ** *** PT. Bank Aceh merupakan perusahaan perbankan daerah yang awalnya berbentuk bank konvensional namun saat ini telah dikonversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Perubahan sistem dari konvensional menjadi sistem syariah berdampak pada peralihan produk perbankan seperti kredit investasi menjadi pembiayaan murabahah. Masalah pokok dalam…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KEBERADAAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM SISTEM KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKU…

Ilyas

Dalam Hukum Islam (syari’ah), tidak didapati ketentuan hukum tentang ahli waris pengganti baik dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadits, bahkan istilah pun tidak ada. Di dalam Al-Qur’an dan Hadits hanya mengatur secara rigit mengenai siapa ahli waris dan bagian-bagian ahli waris zawil furudl. Istilah ahli waris pengganti ditemukan dalam ijtihad fuqaha yang disebut fikih. Fikih ini sifatnya dinamis karena fikih hasil nalar hukum (legal reasoning) dari para fuqaha. Pada masyarakat Aceh pada umumn…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BANK ACEH CABANG BANDA ACEH

JULI ANDRIA

FINANCING IMPLEMENTATION OF MUSYARAKAH IN PT. BANK ACEH BRANCH OF BANDA ACEH i Juli Andria Darmawan Azhari *** * ** ABSTRACT According to Article 19 Paragraph (1) of Law Number 21/2008 on Sharia Banking, one of activities of Sharia Bussines Unit (UUS) is to distribute financing based on murabahah contract, musyarakah contract, or any other contracts that are not contradictory to sharia principles. From 2015 to 2017 PT. Bank Aceh Branch of Banda Aceh has distributed …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERK…

M. Syukri

EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA FARAID DI MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO M. Syukri Azhari Iman Jauhari ABSTRAK Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa “pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan.” Akan tetapi dalam kenyataannya ada pihak yang menolak melaksanakan kewajibannya sebagaima…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PELIBATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HU…

Muhammad Isa

PELIBATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KANNWIL KEMENKUMHAM ACEH DALAM PEMBENTUKAN QANUN DI KABUPATEN ACEH BESAR Oleh : Muhammad Isa ?) Efendi ??) Suhaimi ???) ABSTRAK Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bagian penting dalam rangka pembangunan hukum nasional. Pembentukan/penyusunan undang-undang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 m…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PELANGGARAN EKSEKUSI CAMBUK OLEH EKSEKUTOR DI ACEH

Siti Ipnu Yanti

PELANGGARAN EKSEKUSI CAMBUK OLEH EKSEKUTOR DI ACEH Siti Ipnu Yanti? Mohd. Din ?? Mujibussalim ABSTRAK Pada dasarnya pidana cambuk merupakan suatu pidana baru di Indonesia khususnya di Aceh. Berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, menjelaskan ”pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum”. Pada praktiknya, masih terdapat eksekusi cambuk yang tidak mengikuti aturan. Sebagai contoh seperti di cambuk oleh ekse…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS KETENTUAN PIDANA PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM…

Said Firdaus Abbas

ANALYSIS OF THE PROVISIONS OF THE CRIMINAL LAW IN THE PERSPECTIVE OF PORNOGRAPHY AND THE POSITIVE CRIMINAL LAW OF ISLAM By Said Firdaus Abbas? Mohd. Din?? Imam Jauhari??? ABSTRACT In Islamic criminal law very closely related, that sanction in Islam that pornography is not yet clear the certainty of punishment for a criminal offence of pornography, since the Qur'an is not described directly the punishment of the perpetrators of criminal acts of pornography, just just explain…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya



    SERVICES DESK