Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH…

Lianda Febriani

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG TETAP MENJALANKAN JABATANNYA DALAM KONDISI TIDAK SEHAT (Studi Kasus Pada Kantor Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten Bener Meriah) Lianda Febriani Suhaimi Dahlan ABSTRAK Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berkaitan dengan kepastian hukum …

PELAKSANAAN PEMBERIAN RELAKSASI KREDIT BAGI UMKM OLEH PERBANKAN SEBAGAI DAMPA…

NABILA FERUSKHA

Penetapan status pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan pengaruh negatif terhadap kondisi perekonomian nasional khususnya dalam sektor usaha UMKM. Dalam menangani kesulitan tersebut maka pemerintah menerbitkan kebijakan relaksasi kredit bagi para pelaku usaha UMKM yang diterbitkan melalui Ringkasan Eksekutif POJK Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyeb…

KONSTRUKSI NORMATIF PENGATURAN KONSOLIDASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH KAB…

Ria Fitri

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria, bidang pertanahan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Salah satu peraturan yang lahir dari kewenangan pemerintah pusat adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Pengaturan konsolidasi tanah bertujuan melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, tersedianya tanah untuk pembangunan dan mengatasi biaya pembangunan…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 201…

Ummi Kalsum

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Ummi Kalsum Ediwarman Mohd. Din Dahlan Ali Korban pemerkosaan berhak mendapatkan perlindungan dari negara berdasarkan pancasila sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”. Dan pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 28D UUD 1945 “set…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2022
  • Baca Selengkapnya

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR 83/PID.SUS/2018/PN. TR…

Syarifah Yana Aprilla

Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 83/Pid.Sus/2018/Pn.Trg tentang pencabulan terhadap anak didik yang dilakukan oleh guru. Dalam putusan ini hakim berpendapat bahwa terdakwa Eka Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Namun kenyataannya majelis hakim menjatuhi putusan yang tidak sesuai terhadap …

ANALISIS YURIDIS TERHADAP JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN…

Umarani Azkha

Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) merumuskan jarimah pemerkosaan sebagai hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Rumusan tersebut merupakan rumusan yang luas, bahkan sangat luas apabila diba…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG KAPAL LAUT PELAYARAN RUTE B…

HADYAN SEPNIKA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG KAPAL LAUT PELAYARAN RUTE BANDA ACEH-SABANG “Hadyan Sepnika” “Teuku Ahmad Yani” “Mujibussalim” ABSTRAK Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menetapkan bahwa, “Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Kenyataannya, alat-alat keselamatan pelayaran seperti sekoci, baju pelampung, rakit penolong, radio…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG OBJEK TANAHNYA DIKUASAI OLEH PENJUAL

Yahya

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG OBJEK TANAHNYA DIKUASAI OLEH PENJUAL Yahya  Iman Jauhari  Suhaimi  ABSTRAK Berdasarkan Pasal 1 PP No. “37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, akta adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan kepada para pihak dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi sebelum ditandatangani seketi…

IMPLIKASI PENCABUTAN UNDANG-UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN TERHADAP LEGALITAS…

Ronal Agusmi

IMPLIKASI PENCABUTAN UNDANG-UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN TERHADAP LEGALITAS PERUSAHAAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Ronal Agusmi * Husni** M. Gaussyah*** ABSTRAK Legalitas badan usaha merupakan hal yang wajib dipenuhi sebelum mendirikan usaha. Legalitas tersebut tercermin dengan di daftarkannya badan usaha. Payung hukum yang mengakomodir pendaftaran perusahaan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (UUWDP). Pasal 2 UUWDP terseb…

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN AJUDIKASI KHUSUS OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGAR…

Fariz Ichwan

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN AJUDIKASI KHUSUS OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Fariz Ichwan Eddy Purnama Iskandar A.gani ABSTRAK Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberi kewenangan Ombudsman dalam penyelesaian ganti rugi untuk melaksanakan ajudikasi khusus, serta mengamanahkan mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi diatur melalui Peraturan Presiden, maka daripada itu Ombudsman mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang proses ajudikasi khus…


    SERVICES DESK