PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DALAM PEMBENTUKAN QANUN SYARIAT ISLA…
Provinsi Aceh yang berstatus istimewa dan khusus membuat penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Kehadiran lembaga MPU diharapkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh akan lebih terkoordinir dan dapat berlangsung di semua aspek kehidupan masyarakat, akan tetapi dalam prakteknya, peran MPUsebagai pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam pembentukan sebuah rancangan qanun Aceh ternyata belum berjalan dengan baik. Penelitian ini …
ANALISIS KINERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN ACEH JAYA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) apakah gaya kepemimpinan, komunikasi dan tingkat kepercayaan pegawai pada pimpinannya berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap kinerja pegawai Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya, (2) apakah gaya kepemimpinan, komunikasi dan tingkat kepercayaan pegawai pada pimpinannya berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap kinerja Sekretariat Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya, (3) apakah kinerja pegawai berpengaruh terhadap kinerj…
KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PEMBINAAN GAMPONG UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN…
ABSTRAK
MUHAMMAD IQBAL, KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PEMBINAAN
2014 GAMPONG UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK.
(Suatu penelitian di kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala
(v, 62, pp, bibl, app)
(Dr. Syarifuddin Hasyim SH, M.Hum dan Dr. Effendi Hasan, M.A)
Negara merupakan suatu organisasi manusia yang berada dibawah suatu pemerintahan. Dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pemerin…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2014
- Baca Selengkapnya
PERAN PEMERINTAH KECAMATAN KLUET TENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM PELAKSAN…
i
ABSTRAK
HENNERI, PERAN PEMERINTAH KECAMATAN KLUET TENGAH
2014 KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM PELAKSANAAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADMINISTRASI
GAMPONG
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
( iv 56 ), pp., bibl.
Dr. Suhaimi, S.H.,M.Hum.
Pasal 5 Qanun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata
Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan, menentukan bahwa
“Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Bupati untuk menanga…
HAK DAN WEWENANG PEMERINTAH ACEH PASCA MOU HELSINKI (STUDI KASUS IMPLEMENTASI…
ABSTRAK
Sayed Rayyal Gharras HAK DAN WEWENANG PEMERINTAH ACEH
2013 PASCA MoU HELSINKI (Studi Kasus Implementasi Aturan Turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Periode 2006-3013)
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
(vii-94), pp., bibl., app.
(Drs. Zainal Abidin AW, M.Si, Effendi Hasan, MA)
Hak dan wewenang Aceh pasca MoU Helsinki merupakan hasil dari sebuah perjanjian damai antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang melatar belakangi lahirnya s…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2014
- Baca Selengkapnya
PENGANGKATAN PEJABAT KEUCHIK DI KECAMATAN DARUL MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA
Pasal 45 ayat (1) QanunNomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh menyebutkan bahwa penjabat keuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota, namun dalam kenyataannya di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, yang diangkat sebagai pejabat keuchik bukan sekretaris gampong atau aparat Pemerintahan Daerah. Karena itu yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan pengang…
PERAN PEMERINTAH KECAMATAN RUNDENG TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT D…
Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu keadaan. Peran pemerintah kecamatan terhadap kesejahteraan sosial dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesejateraan sosial masyarakat di daerah aliran sungai (DAS) menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dan kebijakan-kebijakan apa saja yang dibuat oleh pemerintah kecamatan dalam meningkatkan k…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2013
- Baca Selengkapnya
KINERJA PEMERINTAHAN GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BESAR
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) sistem informasi, kemampuan sumber daya manusia dan perencanaan kinerja perangkat dan kinerja pemerintahan Gampong di Kabupaten Aceh Besar (2) pengaruh sistem informasi, kemampuan sumber daya manusia dan perencanaan berpengaruh terhadap kinerja perangkat Gampong, (3) pengaruh sistem informasi, kemampuan sumber daya manusia dan perencanaan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Gampong (4) pengaruh kinerja perangkat gampong terhadap kinerja pe…
FUNGSI DAN WEWENANG TUHA PEUET DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(Stu…
ABSTRAK
Kata Kunci : Fungsi dan Wewenang Tuha Peuet, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Penelitian ini berjudul :“Fungsi dan Wewenang Tuha Peut dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Ujong Kareung Kecamatan Sukajaya Kota Sabang). Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi dan wewenang Tuha Peuet dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan wewenang Tuha Peuet dalam penyelenggaraan pemerintahan de…
