Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH USTAD TERHADAP ANAK (SUATU PENEL…
Muhammad Alfian
ABSTRAK Muhammad Alfian, 2017 Nursiti, S.H., M.Hum Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, namun dalam prakteknya masih terjadi khususnya di Kota …
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MEROKOK DI SARANA KESEHATAN BERDASARKAN QANUN B…
NURUL RISKIYANA
ABSTRAK Nurul Riskiyana, 2017 Nursiti, S.H., M.Hum. Pasal 5 Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menyebutkan bahwa, “Setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok”. Ditemukan banyak pelanggaran terhadap larangan merokok di KTR, khususnya di tempat pelayanan kesehatan seperti yang terjadi di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA), Rumah Sakit (R. S) Fakinah, R. S. Ibu dan Anak, dan R. S. Meuraxa, yang berdomisili di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untu…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DISELESAIKAN SECARA DAMAI BERDASARKAN PRINSIP…
SITI JUBAIDAH
Upaya damai merupakan salah satu alternatif penyelesaian tindak pidana yang dapat di tempuh untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan mengedepankan pemulihan keadaan korban maupun pelaku. upaya damai dalam menyelesaikan perkara pidana terdapat pada hukum pidana positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu adanya upaya diversi yang digunakan terhadap kasus yang melibatkan anak dan upaya damai juga terdapat dalam hukum pidana islam yang…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENERAPAN KETENTUAN JARIMAH KHAMAR DI WILAYAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN …
RIDUWAN
Pasal 15 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengancam para peminum khamar dengan ‘uqubat hudud cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali. Namun kenyataannya, yang terjadi di Aceh Tenggara masih banyak ditemukan kasus peminum khamar yang perkaranya diselesaikan dengan penyelesaian adat. Tujuan penulisan tugas skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab masih banyaknya peminum khamar, menjelaskan usaha yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Ten…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
IMPLEMENTASI PERAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF SECARA PRODUKTIF (SUA…
Amalia Sani
ABSTRAK IMPLEMENTASI PERAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF SECARA PRODUKTIF (Suatu Penelitian Di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,57), pp., tabl., bibl. (Syamsul Bahri, S.HI., M.A.) Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada Pasal 11, ada 4 peran nazhir, melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan …
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2016
- Baca Selengkapnya
PEMBATALAN QANUN KOTA BANDA ACEH OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI BERDASARKAN UN…
Ichsan Maulana
ABSTRAK ICHSAN MAULANA, PEMBATALAN QANUN KOTA BANDA ACEH 2017 OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,57), pp., bibl. (Zahratul Idami, S.H., M,Hum.) Pasal 251 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang le…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
KAJIAN NORMATIF ATAS PEMBERLAKUAN HUKUMAN CAMBUK DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 20…
Erick Miranda
Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 5 huruf (b) dan (c) menjelaskan bahwasanya Qanun tersebut juga berlaku bagi non muslim yang ada di Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jarimah yang ada di dalam Qanun Jinayat yang dapat diberlakukan kepada masyarakat non muslim dan untuk mengetahui apakah dengan adanya hukuman cambuk yang ada di dalam Qanun Jinayat dapat tercapai tujuan pemidanaan dikaitkan dengan filosofi pemidanaan. Untuk menjawab permasalahan dalam …
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENYELESAIAN JARIMAH KHALWAT MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAH…
Mutiyanur
ABSTRAK PENYELESAIAN JARIMAH KHALWAT MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Sabang) Fakultas Hukum Univesitas Syiah Kuala (V, 53) pp.,bibl.,tabl. (Rizanizarli, S.H,. M.H) Pasal 1 angka 23 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah, khalwat adalah perbuatan pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa i…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI NOMOR 59/PDT.G/2013/MS-SGI TEN…
Nova Ramadhani. S
ABSTRAK NOVA RAMADHANI. S : STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH 2017 SYAR’IYAH SIGLI NOMOR 59/PDT.G/2013/MS-SGI TENTANG SENGKETA HARTA BERSAMA. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,59),pp., bibl. (Muzakkir Abubakar, S.H., S.U.) Ketika terjadi suatu perceraian atau kematian dalam perkawinan sering menimbulkan sengketa harta benda yang ditinggalkan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh termasuk dengan harta yang diperoleh dalam perkawinan atau harta bersama menjadi ha…
- FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALAH, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA (JARIMAH) MAISIR MENGGUNAKAN DOMINO DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH S…
Fitrah Ruri
ABSTRAK FITRAH RURI, 2017 (Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram e…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya