Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

JARIMAH PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DAN PENERAPAN ‘UQUBATNYA (SUATU PENELITIA…

Hilmawati

ABSTRAK Hilmawati, Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak dan Penerapan 2019 ‘Uqubatnya (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Tapakuan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (vi,61).,pp.,bibl.,tabl.,app. Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 50 tentang Hukum Jinayat, mengancam setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah …

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOM…

Kholidah Siah

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 20014 TENTANG HUKUM JINAYAT Kholidah Siah, Nursiti, S.H, M. H Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ABSTRAK Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai yang berkewajiban dalam menemukan alat bukti permulaan dalam jarimah pemerkosaan menurut Qanun Jinayat. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini didapatkan melalui penelitian kepustakaan dan lapa…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN TINGKAT BANDING MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH NOMOR …

SITI MARJANI SALSABIILA

Pada Putusan Tingkat Banding Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hakim memutus bebas terdakwa pemerkosaan terhadap anak. Dalam hal ini terdapat permasalahan berupa majelis hakim banding tidak sungguh-sungguh memperhatikan serta menilai kebenaran keterangan saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 dan adanya disparitas pertimbangan hakim pada Mahkamah Syar’iyah Jantho, Mahkamah Syar’iyah Aceh, dan Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untutk menganalisis kek…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 201…

Ummi Kalsum

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Ummi Kalsum Ediwarman Mohd. Din Dahlan Ali Korban pemerkosaan berhak mendapatkan perlindungan dari negara berdasarkan pancasila sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”. Dan pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 28D UUD 1945 “set…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2022
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS YURIDIS TERHADAP JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN…

Umarani Azkha

Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) merumuskan jarimah pemerkosaan sebagai hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Rumusan tersebut merupakan rumusan yang luas, bahkan sangat luas apabila diba…

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH …

MUHAMMAD ALVIN IS

Penelitian dilakukan untuk menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab, hambatan dalam mengatasi tindak pidana penyelundupan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab pelaku dalam melakukan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas impor karena faktor ekonomi, faktor kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum, faktor lemahnya sarana atau fasilitas yang tidak memadai seperti kurangnya tempat pengecekan barang penumpan…

TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA OLEH ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KO…

DAHRUL ICHSAN

ABSTRAK Darul Ichsan, 2017 Dr. Dahlan, S.H., M.Hum. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00. Namun di Wila…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJAMBRETAN YANG DILAK…

MUHAMMAD WAHYUDI

ABSTRAK Muhammad Wahyudi, 2017 Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, "diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri". Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang tentang Si…

KAJIAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN MEMPERNIAGAKAN BARANG YANG DIBUAT DARI BAGIAN S…

Egia Gunawan

ABSTRAK Egia Gunawan, 2017 Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Pasal 21 Ayat (2) huruf d jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa “setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang lain yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut, atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempa…

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGE…

ZHIAUL MUQADDASI

ABSTRAK Zhiaul Muqaddasi, TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK 2017 (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 89/PID.SUS/2015/PN.Psp) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,61).,pp.,bibl.,app. (Mukhlis S.H.,M.Hum.) Berdasarkan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2015/PN.Psp Terdakwa HOTMA TUA PASARIBU bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun…


    SERVICES DESK