Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLA…

Tengku Farhan Ristanury

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di beberapa gampong di kecamatan Krueng Barona jaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan situasi sosial dalam penelitian ini terdiri dari duabelas informan yang terbagi dalam empat posisi dalam tiga gampong. Penelitian ini dapat dianalisis dengan menyusun data yang telah diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori, mem…

PERKEMBANGAN EKONOMI KOTA STABAT SETELAH MENJADI IBUKOTA KABUPATEN LANGKAT TA…

HENDRY PEBRIANSYAH

ABSTRAK Hendry Febriansyah (2022). Perkembangan Ekonomi Kota Stabat Setelah Menjadi Ibukota Kabupaten Langkat Tahun 1978-2020. Skripsi, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: (1) Drs. Mawardi, M.Hum., MA. (2) Muhammad Haikal, S.Pd., M.Pd. Kata Kunci: Perkembangan Ekonomi Setelah Menjadi Ibukota Kabupaten, Stabat Penelitian yang berjudul Perkembangan Ekonomi Kota Stabat Setelah Menjadi Ibukota Kabupaten Langkat Tahun 1978…

PERAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SIMPANG BA…

Mirza Sandani

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa bisa ditempuh melalui upaya pendampingan, implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pemerintah menyediakan Pendamping Lokal Desa yang berkedudukan langsung di desa. Pendamping Lokal Desa adalah sebuah jabatan yang bertugas mendampingi desa serta membantu kinerja Pendamping Desa yang berkedudukan di Kecamatan. Pendamping Lokal Desa memiliki pera…

ANALISIS KINERJA BIROKRASI PADA PUSKESMAS MUTIARA KABUPATEN PIDIE

Lara Miftahul Jannah

Puskesmas harus memberikan pelayanan kesehatan yang ideal dan berkesinambungan bagi masyarakat yang ingin berobat ataupun yang hanya ingin meminta syarat administrasi untuk berobat di fasilitas kesehatan lainnya yang lebih besar. Puskesmas Mutiara terdapat permasalahan terkait pelayanan rujukan yang menyebabkan masyarakat kurang puas terhadap kinerja di Puskesmas Mutiara. Untuk menjadi Puskesmas yang memiliki kinerja pelayanan yang baik dan ideal, maka pada penelitian ini peneliti terfok…

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PPH DALAM NEGERI PADA KPP PRATAM…

Muhammad Vikra

-

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA B…

NURUL WARIYIN ERZAK

ABSTRAK Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan disebutkan pada Pasal 6 huruf f yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Simeulue telah melakukan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan pada sektor pariwisata bahari namun realitanya langkah yang dilakukan pemerintah ini masih belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk …

DO FOREIGN OWNERSHIP, PROFITABILITY, LEVERAGE INFLUENCE TAX AVOIDANCE AND PR…

FIRA FARADISA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan asing, profitabilitas, dan leverage terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian ini menguji hipotesis pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, diambil 39 dari 46 perusahaan pada industri pertambangan sebagai sampel dengan total 117 data observasi untuk periode sebelum dan selama pandemi COVID-19. Data tersebut kemudia…

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN…

BELLA NABILAH SIREGAR

ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Langsa Pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, m…

PENGARUH KOMITMEN ANGGARAN DAN INTENSITAS MORAL TERHADAP KECENDERUNGAN MENJAD…

Farra nalita

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen anggaran dan intensitas moral terhadap kecenderungan menjadi whistleblower dengan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi. Responden penelitian berjumlah 97 orang yaitu pegawai SKPK Aceh Jaya. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung maupun melalui komunitas responden pada akhir bulan Februari sampai pertengahan bulan Maret 2022. Penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik probability sampling …

PENGARUH NILAI SPIRITUAL, KEMAMPUAN KERJA DAN TANGGUNG JAWAB KERJA TERHADAP M…

OCTAVIANA DEWI


    SERVICES DESK