Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUKO DI KOT…

Juriadi

Pasal 1365 KUHPerdata ditentukan bahwa ”setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”. Maka setiap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain diwajibkan bagi orang tersebut untuk mengganti kerugian, namun dalam prakteknya masih terjadi perbuatan melawan hukum dalam sewa menyewa ruko oleh pihak ketiga. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan bentuk perjanjian sewa menyewa ruko di Kota M…

PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEARSIPAN PADA KANTOR KEJAKSAAN TINGGI ACEH BIDANG I…

Dinna Mauliska

Selama mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan di kantor Kejaksaan Tinggi Aceh, kesimpulan yang di dapat adalah: Prosedur kearsipan yang dilaksanakan pada Kejati Aceh melingkupi penanganan surat masuk, penanganan surat masuk dan penyimpanan arsip. Proses pemusnahan yang dilakukan di kantor Kejati Aceh adalah meliputi proses pemindahan arsip, penyeleksian, penilaian arsip, persetujuan dan pelaksanaan pemusnahan arsip.

THE LEGAL OWNER OF SURATPAD: THE FIRST TRADEMARK REGISTRANT OR THE FIRST DOMA…

Qurratu Aini

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 71/PDT/2020/PT BNA TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT PENG…

MUHAMMAD ALFIAN

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 71/PDT/2020/PT Bna., merupakan putusan yang memutus sengketa ekonomi syariah melalui badan peradilan umum. Dalam putusannya, majelis hakim telah memutus menerima perkara tersebut dan mengadilinya. Namun, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan sumber hukum ekonomi syariah di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yurisprudensi, doktrin, mengharuskan …

TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYA…

Syahmizar

Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidikan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).” Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang menentukan bahwa: “dipidana sebagai pelaku tindak pidana ialah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan”. Meskipun telah …

PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN ATAS UANG KEMBALIAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLIN…

MOHAMMAD FAJARSYAH

Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen (UUPK), adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan Pasal 15 UUPK, adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Namun, pada kenyataannya masih ada pelaku usaha yang dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AIR MINUM DI PERUSAHAAN DAERAH A…

M. RAZI ALKAUSAR

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa Konsumen memiliki kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Namun dalam penelitian ini PDAM Tirta Daroy Banda Aceh selaku Pelaku Usaha yang merupakan suatu perusahaan penyedia air bersih untuk masyarakat Kota Banda Aceh, dalam menjalankan kewajibannya PDAM Tirta Daroy sering diperhadapkan berbagai masalah. Dimana para konsumen merasa kecewa atas layanan yang diberikan…

TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA OLEH ANGGOTA TNI KODAM …

Rana Ulfah

Tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga dapat kita jumpai ketentuannya dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 Pasal 49 tentang penelantaran dalam rumah tangga yaitu: siapa yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dan yang menelantarkan orang lain akan dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pada kenyataanya, masih terdapat anggota TNI yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga. perbua…

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN BLANGJERANGO KABUPATEN GAYO LUES

Irmawati

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomo 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Batas perkawinan minimal umur bagi wanita dipersamakan dengan batas umur laki-laki yaitu sama-sama sudah berumur 19 tahun. Namun dalam praktiknya di Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues masih ada sebagian remaja yang sudah menikah sebelum mencapai umur 19 tahun. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menjelaskan perkawinan di bawah umur dan akibat yang dirasakan serta…

TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGELEMBUNGAN HARGA (MARK UP) YANG DILAKUKAN OLEH PIH…

Raudhatul Jannah

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara maksimal seumur hidup dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun kenyataannya hingga sa…


    SERVICES DESK