Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

EVALUASI PENETAPAN PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN SEWA BARANG MILIK NEGARA PADA K…

AZHARA RAMADINA

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

PENDAYAGUNAAN DANA TITIPAN ATAS HARTA TANAH YANG TIDAK DIKETAHUI PEMILIK DAN …

Suryadi

PENDAYAGUNAAN DANA TITIPAN ATAS HARTA TANAH YANG TIDAK DIKETAHUI PEMILIK DAN AHLI WARISNYA (Suatu Penelitian di Baitul Mal Kota Banda Aceh) Suryadi Dahlan** Teuku Muttaqin Mansur*** Abstrak Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) huruf e Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menentukan bahwa Baitul Mal mempunyai peranan sebagai pengelola harta yang tidak diketahui pemilik/ahli waris berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iyah. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat sejumlah bidang tanah …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KEBIJAKAN PEMERINTAH NAGAN RAYA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN (STUDI KASUS…

Siti Masyitah

ABSTRAK Berbicara tentang sebuah konflik dalam suatu daerah merupakan suatu akibat yang lahir karena masalah yang tidak terselesaikan, permasalahan ini terus berlanjut dan berkembang menjadi sebuah isu yang akhirnya terjadi gesekan sosial dan berujung pada bentrokan. Tidak bisa di pungkiri bahwa sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat Cot Rambong dengan PT. Fajar Baizury & Brothers merupakan sebuah kasus lama yang belum terselesaikan sampai saat ini. Sengketa lahan ini terjadi a…

PENERTIBAN TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH YANG TERINDIKASI TERLANTAR DI KOTA B…

Herawati

Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada negara, antara lain karena diterlantarkan. Dalam hal hak milik atas tanah diterlantarkan terhitung 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya hak milik, menurut Pasal 6 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, hak milik tersebut diidentifikasi dan diteliti…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

MEKANISME PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYAN…

ADES MIYAR INDRIANI

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH PERILAKU ETIS DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP EFEKTIVITAS…

AMALIA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perilaku etis dan kapasitas sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam upaya meningkatkan kualitas laporan barang pada Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis dengan sumber data yang dikumpulkan dengan kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan analisis jalur. Populasi dalam penelitian …

  • Program Studi Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACE…

Ropida Rezeki Utami

ABSTRAK Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kesesuaian antara implementasi pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Aceh Tengah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 dan mengidentifikasi kendala- kendala yang ditemui dalam pengelolaan barang milik daerah d i Kabupaten Aceh Tengah. Desain penelitian ini men…

KODE ETIK PENILAI INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) PADA KA…

FANDI ILHAM PANJAYA

LELANG HAK TANGGUNGAN SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PIUTANG MACET PERBANKAN PADA…

Daniel Fajri

REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA TINGKAT SATUAN KERJA SEMESTER II DAN TAHUNAN…

nurzila fachrunnisa

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah. BMN memerlukan penatausahaan yang dapat mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Rekonsiliasi BMN adalah proses pencocokan laporan nilai BMN antara dua unit pemrosis atau lebih terhadap sumber data yang sama. Rekonsiliasi memiliki beberapa kebijakan, wewenang. Jadwal untuk melaksanakannya, serta bagaimana proses rekonsiliasi tersebut. Jenjang dan ke…


    SERVICES DESK