Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



ANALISIS PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS PADA DINAS KESEHATAN ACEH TERHADAP UMUR…

Faisal

ANALISIS PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS DINAS KESEHATAN ACEH TERHADAP UMUR HARAPAN HIDUP PENDUDUK DI PROVINSI ACEH Oleh : Faisal NIM : 1009200010012 Pembimbing : 1. Dr. Sofyan Syahnur, M.Si 2. Dr. Said Musnadi, M.Si ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh dana otonomi khusus kesehatan Aceh terhadap umur harapan hidup penduduk di Provinsi Aceh, serta mengestimasi tingkat pengaruh total realisasi anggaran otonomi khusus kesehatan Aceh terh…

  • Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

ASPIRASI RAKYAT DAN KEPENTINGAN ELIT POLITIK DAERAH TENGAH TENGGARA DALAM PEM…

JASADI MUNANDA.R

xiv Perjuangan tuntutan pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) sudah bergulir sejak tahun 1999, diprakarsai oleh tokoh masyarakat yang berasal dari Wilayah Tengah-Tenggara di Jakarta. Perjuangan ini dilandasi oleh keinginan untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian. Namun, perjuangan pembentukan Provinsi ALA di pandang muncul lebih banyak di pelopori oleh elit politik dari pada aspirasi rakyat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi keinginan masyarak…

PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP RENCANA PEMEKARAN KABUPATEN SELAUT BESAR D…

RIZKI ARDINATA AR.

Wacana pemekaran Kabupaten Selaut Besar di wilayah Kabupaten Simeulue muncul sejak tahun 2012. Pemekaran Kabupaten baru merupakan dinamika politik dan muncul berdasarkan aspirasi masyarakat dan dipelopori oleh para tokoh masyarakat kabupaten Simeulue bagian tengah dan barat. Kecamatan-kecamatan yang akan tergabung kedalam Kabupaten Selaut Besarmeliputi Kecamatan Simeulue Tengah, Simeulue Cut, Salang, Alafan, dan Simeulue Barat. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelask…

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA EKONOMI DAERAH PEMEKARAN DENGAN DAERAH INDUK DI…

FERAWATI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja ekonomi di daerah induk dan daerah pemekaran di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Ruang lingkup penelitian yaitu 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh terdiri dari 12 daerah pemekaran dan 11 daerah induk dengan menggunakan data sekunder dari tahun 2009-2012. Model analisis yang digunakan adalah Indeks Kinerja Ekonomi (IKE) dengan menggunakan data pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan PDRB, pendapatan per kapita, dan PDRB migas …

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYA…

Isnur Wahyudi

ABSTRAK ISNUR WAHYUDI. 2014 KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MEMANFAATKAN TANAMAN PISANG ABACA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xii, 65), pp., bibl., app. (Prof. Dr. Adwani SH., M.Hum. dan M. Jafar SH., M.Hum.) Munculnya rencana pengembangan dan pemanfaatan Tanaman Pisang abaca di Kabupaten Simeulue disebabkan rendahnya ekonomi masyarakat, tingginya angka pengangguran dan masyarakat yang belum sejahtera. H…

PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP WACANA PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR

Rahmad Saputra

ix RAHMAD SAPUTRA 2014 ABSTRAK PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP WACANA PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala. (x, 101), pp., bibl., app. (Dr. Mujibussalim, SH.,M.Hum dan Dr. Effendi Hasan, MA) Wacana pemekaran Aceh Besar merupakan salah satu isu hangat dalam beberapa tahun belakangan ini. Lahirnya wacana ini disebabkan oleh berbagai permasalahan-permasalahan yang ada, mulai dari permasalahan luas wi…

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DINAS SYARIAT ISLAM RNDALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI…

FW. WIDYA BESTARI FONNA

ABSTRAK Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang menerapkan syariat Islam, dalam konteks hukum telah diberlakukan sejak tahun 1999, ketika pemerintah Republik Indonesia mengesahkan UU No. 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh. Undang-undang ini direvisi lagi pasca MoU Helsinki menjadi UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Satu kewenangan yang diberikan pemerintah pusat dalam UUPA yaitu penerapan syariat Islam. Namun dalam pelaksa…

PERAN DPRK ACEH SELATAN DALAM MENDORONG PERCEPATAN PEMBENTUKAN PROVINSI ACEH …

Fachrur Razi

FACHRUR RAZI 2014 ABSTRAK PERAN DPRK ACEH SELATAN DALAM MENDORONG PERCEPATAN PEMBENTUKAN PROVINSI ACEH BARAT SELATAN (ABAS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (viii, 69), pp., bibl., app. (Dr. Effendi Hasan, MA dan Maimun, S.Pd,. MA) Aceh Selatan merupakan salah satu daerah yang berada di barat selatan Aceh sekaligus menjadi daerah yang sangat menentukan terbentuk atau tidaknya provinsi baru yang bernama ABAS. Pihak legislatif juga ikut andil dalam mendorong …

KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTA…

Shaivannur

ABSTRAK Pembalakan liar tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, Hal ini nampak dari lemahnya pemerintah Aceh dalam melahirkan kebijakan guna menanggulangi illegal logging di kawasan pegunungan Ulu Masen. Lemahnya kebijakan dari Pemerintah Aceh berakibat maraknya terjadi pembalakan liar sehingga masyarakat tidak mempunyai kontrol pada saat melakukan penebangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Pemerintah Aceh dalam merumuskan kebijakan penanggulangan illegal l…

KINERJA PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM PELAYANAN PUBLIK (SUATU PENELITIAN PADA GA…

Abdul Hafidh

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2014
  • Baca Selengkapnya



    SERVICES DESK