Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP PELAKSA…

Jainakri Phonna

ABSTRAK JAINAKRI PHONNA, 2017 MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v.60) pp, bibl. Prof. Dr. Eddy Purnama, S. H., M. Hum. Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa DPRK mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun. Namun didalam menjalankan fungs…

PUTUSAN HAKIM TERHADAP EKSEKUSI CAMBUK YANG TIDAK DIJALANKAN BAGI JARIMAH MAI…

ANZIR RIZKI

ABSTRAK Anzir Rizki, PUTUSAN HAKIM TERHADAP EKSEKUSI CAMBUK YANG TIDAK DIJALANKAN BAGI JARIMAH MAISIR (SUATU PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH IDI) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,54)., pp., bibl (Dr. Mohd Din, S.H., M.H.) Pasal 247 ayat 2 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menjelaskan Pelaksanaan uqubat cambuk sebagaimana dimaksud ayat (1) segera dilaksanakan setelah adanya putusan Mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum tetap, namun dalam…

PEMBUKTIAN ZINA DENGAN MENGGUNAKAN METODE DNA(DEOXYRIBONUCLEIC ACID) DALAM QA…

Muammar

ABSTRAK Muammar, 2017 Nursiti, S.H., M.Hum Pasal 182 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dijelaskan ”khusus untuk jarimah zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang Saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama”. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bab IV bagian kelima yaitu zina untuk membuktikan perbutan zina sudah dibenarkan…

JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL (SUATU KAJIAN NORMATIF TERHADAP QANUN ACEH NOMOR 6 …

RIFANDI DAMANIK

ABSTRAK Rifandi Damanik, Jarimah Pelecehan Seksual (Suatu Kajian Normatif 2017 Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 81) pp, bibl. (Adi Hermansyah, S.H., M.H) Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling…

TINJAUAN NORMATIF MEKANISME PENJATUHAN SANKSI TERHADAP JARIMAH QADZAF ANTARA …

Hazsha Mayati

ABSTRAK HAZSHA MAYATI, TINJAUAN NORMATIF MEKANISME (2017) PENJATUHAN SANKSI TERHADAP JARIMAH QADZAF ANTARA SUAMI DAN ISTRI DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,51,) pp., bibl., app (Nursiti S.H., M.Hum) Jarimah Qadzaf merupakan suatu ketentuan pidana baru yang dikenal di Indonesia yang belum diatur dalam ketentuan KUHP. Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada Pasal 1 angka 31 menjelaskan m…

PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK MENURUT QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 11…

AYUNDA DZIKRILLAH

Pasal 25 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong menjelaskan bahwa Keuchik diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa usulan Tuha Peuet apabila dinyatakan melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas lima tahun penjara dan Pasal 26 menjelaskan bahwa apabila telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana korupsi, terrorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara maka Keuchik dapat di berhentikan tanpa usulan Tuha Peut selanjutnya Pa…

PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM MENURUT QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACAR…

T.romel Fahreza

ABSTRAK Teuku Romel Fahreza, 2017 Mukhlis, S.H., M.Hum Dalam pelaksanaan Hukum Acara Jinayat seperti yang telah diatur di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, banyak pihak di Aceh dan diluar Aceh belum memahami Qanun Syariat Islam yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Hal ini telah menyebabkan, Qanun syariat Islam tersebut menjadi polemik di masyarakat. Dalam beberapa tindakan kriminal yang telah diatur dalam Q…

CONCURSUS DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN QANUN JINAYAT

T. Farid Arisyah

ABSTRAK T. Farid Arisyah, 2017 Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H. Penjelasan angka 3, huruf e, KUHAP menyebutkan bahwa, “Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”. Dalam hal terjadinya perbarengan tindak pidana yang masing-masing tindak pidananya tunduk pada lingkungan peradilan yang berbeda, maka penyelesaian perkaranya dilakukan secara …

SURVEI PENGETAHUAN DAN SIKAP PEMILIK RUMAH MAKAN DI KOTA BANDA ACEH TERHADAP …

YUSMADITA WULANDARI

SURVEI PENGETAHUAN DAN SIKAP PEMILIK RUMAH MAKAN DI KOTA BANDA ACEH TERHADAP KEHALALAN OLAHAN PANGAN ASAL HEWAN ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menilai pengetahuan dan sikap pemilik rumah makan terhadap kehalalan olahan pangan asal hewan di Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2017 di beberapa rumah makan di Banda Aceh. Penelitian dilakukan dalam bentuk survei lapangan dengan mewawancarai responden menggunakan kuesioner terstruktur. Responden d…

  • FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’…

Nila Janiati

ABSTRAK Pemerintah Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, ini merupakan tindak lanjut dari amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, penerbitan Qanun Jinayat sebagai upaya memperkuat eksistensi Syariat Islam di Aceh, dimana termasuk juga didalamnya mengatur tentang Pemerkosaan, me lalui Qanun Nomor 6 Tahun 2014, pengaturan secara mendasar terkait dengan “Pemerkosaan” ini, tepatnya pada bagian ketuju…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK