Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

APATISME MAHASISWA UNIVERSITAS SYIAH KUALA TERHADAP PEMIRA PERSMA DAN WAPRESM…

TAUFIK AL HUMAIZI

ABSTRAK Pemilihan raya (Pemira) presiden dan wakil presiden mahasiswa Universitas Syiah Kuala tahun 2019 diikuti oleh 50% lebih mahasiswa aktif Universitas Syiah Kuala. Artinya prosentase yang tidak memilih cukup tinggi, yang menunjukkan ada fenomena apatisme di kalangan mahasiswa Universitas Syiah Kuala terhadap pemira. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menyebabkan banyaknya mahasiswa Universitas Syiah Kuala bersikap golput/tidak memilih pada pemilihan raya presiden mah…

ANALISIS PENURUNAN PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPD RI DAPIL ACEH PADA PEMILU TAHU…

YUSRIL YUWANDA

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga negara baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yang merupakan hasil dari amandemen Undang- Undang Dasar 1945, Fachrul Razi merupakan anggota DPD RI Dapil Aceh periode 2014-2019 dan periode 2019-2014. Pemenangan Fachrul Razi pada pemilu tahun 2014 tidak terlepas dari pengaruh besar Partai Aceh dan Eks Kombatan GAM, sedangkan pada tahun pemilu tahun 2019 Fachrul Razi mengalami penurunan perolehan suara yang signifikan, Hal ini tidak terlepas da…

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PEMENANGAN PILPRES 2014 DI BANDA ACEH (STUDI TERH…

MAULIDIA

ABSTRAK Penelitian ini mengenai strategi komunikasi politik pemenangan Pilpres 2014 di Banda Aceh (studi terhadap tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh tim sukses Joko Widodo-Jusuf kalla dan tantangan yang dihadapi oleh tim sukses dalam pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Banda Aceh. Dasar-dasar teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah teori marketing politik (political mark…

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILUKADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN…

ROLLY MARTAN

ix ABSTRAK ROLLY MARTAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILUKADA 2015 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 2012 (STUDI PADA PULAU ACEH DAN SABANG) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (ix, 82), pp., bibl., tble. digrm. app. (Drs. Zainal Abidin AW, M.Si dan Radhi Darmansyah, M. Sc) Partisipasi masyarakat merupakan bagian dari sistem politik demokrasi yang dapat diartikan sebagai suatu mekanisme melalui setiap keputusan politik atau kebijaksanaan umum yang diatur, dirumuskan…

TINDAK PIDANA PEMILU DALAM MASA KAMPANYE PADA PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TA…

Muhammad Rivaldi

ABSTRAK MUHAMMAD RIVALDI, TINDAK PIDANA PEMILU DALAM MASA KAMPANYE PADA PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN ACEH BESAR Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,53), pp., tabl, bibl TARMIZI S.H.,M.Hum Pasal 275 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) Tahun dan Denda paling banyak Rp12.000.000 (Dua …

PENCALONAN KEPALA DAERAH YANG MEMILIKI HUTANG PADA NEGARA (SUATU PENELITIAN P…

Wawan Sahanda

ABSTRAK WAWAN SAHANDA 2017 PENCALONAN KEPALA DAERAH YANG MEMILIKI HUTANG PADA NEGARA (Suatu Penelitian pada Pilkada Serentak Aceh 2017) (iv, 51) pp, bibl. Zainal Abidin, S.H., M.Si Pasal 67 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 33 Qanun Aceh 12 Tahun 2016 bahwa calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tidak memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menja…

PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN …

Deri Sudarma

Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala derah sebelum lembaga peradilan khusus pilkada terbentuk. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh ketentuan Pasal 158 Undang-Undang tersebut. Akibatnya hanya sengketa hasil pemilihan yang memenuhi ambang batas selisih suara yang memiliki legal standing untuk bisa melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pembatasan Pasal 158 membuat ba…

IMPLIKASI PROSES REKRUTMEN TERHADAP INDEPENDENSI PANWASLIH ACEH DALAM PILKADA…

Ferzi Falevi

Panwaslih Aceh mulai terbentuk pada pilkada serentak Tahun 2017 dengan mekanisme perekrutan diusulkan oleh tim panja DPRA komisi Idengan berpedoman pada Pasal 60 undang-undang Nomor: 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Panwaslih Aceh lembaga yang bersifat add hoc (sementara) dan independen, tetapi dalam proses rekrutmen masih jauh dengan nilai Independensi. Tujuan penelitian yaituuntuk menjelaskan proses rekrutmen Panwaslih Aceh dalam pengawasan Pilkada dan menganalis…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR OLEH KOMISI…

Noor Siddiq

ABSTRAK NOOR SIDDIQ, PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH (Studi Pada Pilkada Serentak tahun 2017) 2017 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58), pp., tbl., bibl. (Zainal Abidin, S.H.,M.Si) Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disingkat dengan KIP merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarak…

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 30P/HUM/2018 TENTANG PERATURAN …

ISVANI

ABSTRAK ISVANI, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 30P/HUM/2018 TENTANG 2019 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2018 (STUDI KASUS HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (ix,59) pp,,. bibl Dr. ISKANDAR A. GANI, S.H., M.HUM. Pemberlakuan pasal 60 ayat (1) huruf J Peraturan Komisi Pem…


    SERVICES DESK