Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR 83/PID.SUS/2018/PN. TR…

Syarifah Yana Aprilla

Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 83/Pid.Sus/2018/Pn.Trg tentang pencabulan terhadap anak didik yang dilakukan oleh guru. Dalam putusan ini hakim berpendapat bahwa terdakwa Eka Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Namun kenyataannya majelis hakim menjatuhi putusan yang tidak sesuai terhadap …

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DI…

CUT FIRNA SALSALIA

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)” dan Pasal 80 ayat (3) menjelaskan dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, ma…

PREFERENSI ORANG TUA TERHADAP TAYANGAN EDUKATIF DI TELEVISI DALAM PENDAMPINGA…

Khairina

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Preferensi Orang Tua Terhadap Tayangan Edukatif di Televisi Dalam Pendampingan Anak MenontonTelevisi (Studi Terhadap Orang Tua di Gampong Lamteungoh Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui preferensi orang tua terhadap tayangan edukatif di televisi dalam pendampingan anak menonton televisi . Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori uses and gratification yang berasumsi bahwa pengguna me…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

DUALISME PENERAPAN HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PROVI…

AMRINA HABIBI

ABSTRAK Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) menyatakan secara tegas bahwa “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan e. kejahatan seksual. U…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

SANKSI KEBIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

FITRAH MAIYUZAR

Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”. Namun kejahatan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak. Oleh karena itu pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 ayat (7) U…

PEMBINAAN TERPIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Rizanizarli

ABSTRAK PEMBINAAN TERPIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Rizanizarli Suwarto Adwani Dahlan Pasal 2 huruf i Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Kemudian di dalam Pasal 85 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, p…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KAJIAN HUKUM JINAYAH TENTANG SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (S…

Muhammad Nur

ABSTRAK KAJIAN HUKUM JINAYAH TENTANG SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (Suatu Studi dari Perspektif Kebijakan HukumPidana) Ediwarman Muhammad Nur ** Eddy Purnama Dahlan Ali **** * *** Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah menentukan bahwa: Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas ) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan perbuatan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapa…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DAL…

Khairida

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN JINAYAT Khairida? Prof. Dr. Syahrizal Abbas?? Dr. Mohd. Din??? ABSTRAK Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak, namun ketentuan pidana bagi pelaku pelecehan terhadap anak dalam Undang-Undang terse…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

ELI DANI ISMA

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR Eli Dani Isma Mohd. Din Mujibussalim ABSTRAK Batas usia kawin diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut mengharuskan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila seseorang telah mencapai usia tersebut. Fenomena perkawinaan di bawah umur menjadi masalah serius karena menimbulkan banyak dampak negatif. Diaturnya permohonan pengajuan dispensasi kawin…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENDAMPINGAN BALAI PEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Syamsuar Caniago

PENDAMPINGAN BALAI PEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Oleh: Syamsuar Caniago* Dahlan ** Efendi*** ABSTRAK Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menentukan bahwa “Balai Pemasyarakatan yang adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan”. Dalam hal ini Bapas mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan p…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK