Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR (SUATU PENELITIAN D…

HASRATI

ABSRAK HASRATI, (2022) Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 53 ), pp.,tabl.,bibl. NURHAFIFAH, S.H., M.HUM Kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu Negara dan tergolong Hak Asasi Manusia (HAM). Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar di atur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang- Undang Nomor 36 Tah…

KEBIJAKAN GUBERNUR ACEH TENTANG PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NOMOR 49 TAHUN 20…

AGUSTIA TRIVANI

Peraturan Gubernur (pergub) No. 49 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif disahkan oleh Gubenur Aceh bapak Dr. H. Zaini Abdullah dengan pemberian cuti melahirkan selama 6 bulan bagi para pegawai negeri sipil (PNS), tenaga honorer/kontrak perempuan. Namun yang terjadi penerapan implementasi qanun ini tidak berjalan maksimal hanya satu orang saja yang mengikuti sesuai ketentuan pergub tersebut. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses implementasi pergub No. 49 Tahun 2016 te…

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA BANDA ACEH

MUNAWAR KHALIL

Pasal 180 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh bahwa pendapatan asli daerah yaitu dari pemungutan pajak daerah, dengan ini ditetapkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. hal ini sesuai dengan Pasal 95 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah yaitu pajak ditetapkan dengan peraturan daerah. Awal tahun 2020 terjadinya pandemi covid 19 yang menyebabkan terganggunya pemungutan pajak hotel sehingga hal ini mengganggu pelaksanaan Qa…

KEPASTIAN HUKUM OBJEK GUGATAN YANG SEBELUMNYA TELAH DIEKSEKUSI GUNA MELAKSANA…

Yunni Efrina Caniago

Suatu gugatan yang oleh pengadilan telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap pada prinsipnya dianggap selesai dan tuntas. Hal ini dikarenakan putusan pengadilan telah menjadi suatu undang-undang untuk dilaksanakan oleh para pihak secara patuh, jika nantinya terdapat gugatan lain terhadap objek yang sama, maka hakim harus menyatakan perkara tersebut mengandung unsur ne bis in idem, karena pada prinsipnya terhadap perkara yang memiliki kesamaan subyek dan objek dengan perkara yang terdah…

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA TITIP ONLINE TERHADAP HAK ATAS INFORMASI …

Cindy Santika

Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pada pelaksanaan jual beli melalui jasa titip online masih terdapat konsumen yang mengalami kerugian akibat informasi produk yang tidak jelas dan tidak jujur. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan hak atas informasi yang jelas dan jujur melalui s…

EKSISTENSI TUGAS DAN FUNGSI TUHA LAPAN DI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN …

Aditya Gunawan

Pemerintah menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD Tahun 1945. Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa dan khusus yang memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur tatanan penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya mengatur lembaga adat yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembag…

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENG…

Riki Saputra

Pada Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia dijelaskan apabila debitur telah melakukan wanprestasi, maka barang jaminan yang berada dalam perjanjian pembiayaan tersebut dapat dilakukan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada jaminan, namun dalam penyelesaian wanprestasi antara PT OTO Multiartha Kota Medan dan debiturnya masih terdapat hambatan yang terhadap penyelesaian wanprestasi tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanj…

TINDAK PIDANA MENYIMPAN DAN MENGEDARKAN UANG PALSU SECARA BERSAMA-SAMA (SUATU…

FARDILLAH YULLANDA MANIK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor-faktor penyebab, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku, serta hambatan dan upaya penanggulangan dari penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana menyimpan uang palsu. Hasil penelitian dalam tindak pidana menyimpan uang palsu secara bersama-sama dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi, dan tidak mengetahui bentuk uang asli dan palsu. Pemberian sanksi berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Mata Uang yang diberikan keringanan dan kesamaan penjatu…

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL PADA CV.SULTAN A…

RIZKI MUNANDAR

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada kenyataanya masih terdapat perbuatan dari pihak debitur yaitu selaku penyewa mobil pada CV. Sultan Aceh Group yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sehingga terjadinya wanprestasi, yaitu pihak penyewa menggadai mobil kepada pihak ketiga. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan mengenai bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil p…

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENCATATAN STATUS NIKAH SIRI DALAM KARTU KELUARGA

Nazar Fuadi Nur

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENCATATAN STATUS NIKAH SIRI DALAM KARTU KELUARGA Nazar Fuadi Nur Azhari** Efendi*** ABSTRAK Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) menetapkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah. Fakta hukum bahwa nikah siri di Indonesia telah menuai pro dan kontra di kalangan ahli hukum Islam. Pasal 11 ayat (1) dan juga Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata…


    SERVICES DESK