Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN BAHAN PELEDAK TANPA HAK SECARA BERSAMA-SAMA (SUATU …

Andong Guntur Maulana

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan bahan peledak, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku, serta upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kepemilikan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Hasil penelitian dalam tindak pidana kepemilikan bahan peledak secara bersama-sama disebabkan oleh faktor keuntungan yang besar, faktor lingkungan, faktor rendahnya kepatuhan hukum, dan faktor pengawasan, serta faktor mu…

TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SUA…

Amanda Humaira

Pendistribusian konten pornografi dengan media elektronik sebagai suatu tindakan yang dilarang pada Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 terkait Perubahan Atas UU Noor 11 Tahun 2008 Terkait Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan untuk ancaman pidana ada pada Pasal 45 ayat (1) UU tersebut, yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun, pada realitanya masih ada tindakan melanggar atau pelanggaran terhad…

PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIYA…

MUHAMMAD ABRAR

– Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA No.01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, menjelaskan kendala yang dihadapi mediator dalam pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perceraian dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe. Hasil dari penelitin membuktikan bahwa pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe melalui tahap …

ANALISIS YURIDIS ANCAMAN PIDANA MATI DALAM KEADAAN TERTENTU SEBAGAI LANDASAN …

Nabilla Sagita Yusuf

ANALISIS YURIDIS KEADAAN TERTENTU SEBAGAI LANDASAN DALAM PEMBERATAN TINDAK PIDANA KORUPSI Nabila Sagita Yusuf* Rizanizarli** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau or…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS PERLINDUN…

Mirza Dwan Sanova

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS PERLINDUNGAN KORBAN DALAM LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI Regulasi hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual secara rinci di Indonesia baru diundangkan pada tahun 2022 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Lingkungan Perguruan Tinggi. Kedua atur…

PROTECTION FOR REGISTERED TRADEMARK UNDER INDONESIAN TRADEMARK LAW AND THE TR…

DIAH DAMBA NABILA

Pasal 1 Ayat (5) Undang – undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Pasal 15 Perjanjian TRIPS, negara hanya dapat memberikan hak eksklusif kepada para pemegang merek dagang yang telah terdaftar. Namun, pelanggaran merek terdaftar terus berlanjut menjadi masalah karena faktor internal kurangnya pemahaman tentang pentingnya hak di Indonesia atas merek terdaftar, dan kesalahan pendaftaran pada umumnya persamaan merek dagang yang diedarkan yang menyebabkan pelanggaran merek dagang menjadi lumrah dan dikes…

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI INVESTASI ILLEGAL (SUATU PENELITIAN DI K…

NANDA WAHYUDI

ABSTRAK Nanda Wahyudi, 2023 M. Iqbal, S.H., M.H. Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut …

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BER…

SULTON RIFKY FITRA

SULTON RIFKY FITRA, (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) YANG DILAKUKAN OLEH RSUD CUT NYAK DHIEN (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh) Fakultas Hukum Universitas Syiah kuala (v, 60) pp.,bibl.tabl. M. Iqbal, S.H., M.H. Pasal 59 yang mengatur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya ketentuan pidana d…

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA PSIKOTROPIKA (STUDI PENEL…

Octhania Madilla

ABSTRAK Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sitesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menggurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan yang di bedakan kedalam beberapa golongan-golongan. Berdasarkan Data Kasus Narkotika Polda Aceh tahun 2021 terdapat 1.318 kasus penyalahgunaan narkotika …

OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAHAN ACEH DALAM PENYELENGGARAAN KESEHATAN BERDASAR…

Maya Surya

Berdasarkan Pasal 183 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditunjukan untuk membiayai kegiatan dan program kesehatan. Kemudian diatur dalam Qanun Aceh Nomor I Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi khusus.…


    SERVICES DESK