Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN TANPA MASA KEDALUWARSA PADA …

Tasya Rizka Zulvia

Pasal8ayat(1) huruf gUndang-UndangNomor 8Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menyebutkan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Persaingan global yang terjadi membuat pelaku usaha selaku produsen makanan kemasan menghalalkan segala cara untukmendapatkan keuntungan, salah satun…

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYELENGGARA JARIMAH MAISIR (SUATU PENELITIAN DI W…

SELI KAYU WANGI

Penyelenggara jarimah maisir diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Namun pada k…

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA P…

Apriliyani Rizki

ABSTRAK Apriliyani Rizki, (2023) (Dr. Rizanizarli, S.H., M.H) Hukum merupakan bagian penting dalam mengatur kehidupan manusia dan digunakan sebagai alat untuk mencapai keadilan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk m…

IMPLEMENTASI HAK REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK KORBAN DALAM SISTEM PERADI…

AL KAHFI

ABSTRAK Al Kahfi, 2016 Rizanizarli, S.H., M.H. Pasal 90 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa, setiap Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Namun dalam kenyataannya berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempu…

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA A…

KHAIRIL ANWAR R

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ANDOOLO NOMOR 36/PID.SUS/2015/PN.ADL). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,69) pp., app., bibl. ABSTRAK KHAIRIL ANWAR RAMADHAN 2019 (Nursiti S.H., M.Hum.) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan undang-undang yang membedakan bagaimana mengadili anak yang berhadapan dengan hukum. Anak dalam undang-und…

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA DI PROVINSI…

IRWANSYAH

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA DI PROVINSI ACEH Irwansyah1 Tan Kamello2 Ilyas Ismail3 Azhari Yahya4 ABSTRAK Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan skema perjanjian yang bertitik pada hukum perjanjian yang berkaitan dengan objek kontraknya, berkaitan dengan daya kerja hukum kontrak masih menjadi tanda tanya yang mendasari penelitian ini, masalah pokok penelitian ini adalah (1) Paradigma apa yang mendasari Kerjasama Pemerintah d…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

PIDANA PERINGATAN BAGI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

ZUL AKLI

PIDANA PERINGATAN BAGI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Zul Akli* Madiasa Ablisar** Mohd. Din*** Iman Jauhari**** ABSTRAK Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. A…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

PEMAKSAAN PERNIKAHAN SEBAGAI UPAYA DALAM PENANGANAN KASUS PEMERKOSAAN DI KABU…

Erlisa Rahma Dianti

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemaksaan pernikahan dijadikan sebagai penanganan kasus pemerkosaan, dengan studi kasus di Kabupaten Bener Meriah. Pemerkosaan merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan untuk melampiaskan hawa nafsu secara paksa, beberapa kasus pemerkosaan dijadikan sebagai pemaksaan pernikahan dalam penanganan kasus. Dalam jangka panjang kekerasan seksual dan pemerkosaan pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku. Metode yang digunakan dalam pen…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN DANA GAMPO…

Juli Safrina

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN DANA GAMPONG OLEH KEUCHIK (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Jaya) Juli Safrina* Mahdi** Mahfud*** ABSTRAK Penyalahgunaan wewenang kechik Gampong dalam pengelolaan alokasi dana Gampong yang di klasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yaitu apabila perbuatannya terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nommor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undan…

PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK MEREK TERKENAL YANG DIPALSUKAN DAN DIBAJAK DALAM PE…

Ioshah Raseuki Mukhlis

Merek terdiri atas merek dagang dan merek jasa yang di dalamnya juga terdapat merek terkenal yaitu merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek terkenal diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Aturan lainnya merek terkenal terdapat dalam Pasal 6bis Paris Convention dan TRIPs. Namun dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran dalam bentuk bentuk pemalsuan seperti merek terkenal “NIKE” menjadi merek “NEKI…


    SERVICES DESK