TINDAK PIDANA ABORSI TANPA INDIKASI MEDIS (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM …
ABSTRAK
MUTIA RAHMAH,
(2023)
TINDAK PIDANA ABORSI TANPA INDIKASI MEDIS (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sabang)
Fakultan Hulum Universitas Syiah Kuala
(iv,65).,pp.,tbl.,bibl.,app.
Mukhlis S.H., M.Hum
Pasal 194 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak 1 Milyar rupiah…
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN RINGAN YANG SUDAH KADALUWARS…
CHAIRANI SUKMA, 2023
ABSTRAK
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN RINGAN YANG SUDAH KADALUWARSA (SUATU PENELITIAN DI KAB. BENER MERIAH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 61),pp.,tbl.,bibl,.
Indra Kesuma Hadi, S.H., M.H
Dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disingkat dengan UUPK) menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat…
THE APPLICATION OF CROSS-BORDER INSOLVENCY BANKRUPTCY IN THE EXECUTION OF DEB…
Dampak globalisasi semakin meningkat pesat, seolah-olah sekarang tidak ada lagi batas antara satu negara dengan negara lain. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya berbagai macam transaksi bisnis internasional yang melintasi batas negara atau melibatkan unsur asing. Kepailitan lintas batas adalah suatu keadaan atau perkara kepailitan yang melintasi batas-batas wilayah dan negara sehingga unsur asing turut terlibat di dalamnya. Salah satu resiko yang tidak dapat dihinda…
TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG BERMUATAN MELANGGAR K…
ABSTRAK
Hayatun Nafis,
2023 TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG BERMUATAN MELANGGAR KESUSILAAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 60) pp.,bibl.,tabl,app
(Dr. Ida Keumala Jempa, S.H.,M.H.)
Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan setiap orang dengan…
TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (SUATU PENELITIAN DI WI…
ABSTRAK
Fitriana, TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (Suatu Penelitian di Wilayah
2023, Hukum Pengadilan Negeri Sigli)
Fakultas HukumUniversitas Syiah Kuala
(v,50,) pp.,tabl,bibl.
(Nurhafifah, S.H., M.Hum)
Dalam Pasal 480 ayat (1) Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya …
PERAN AUTOPSI DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (SUATU PENELITIA…
PERAN
AUTOPSI
DALAM
MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN (Suatu Penelitian di Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi,51).,pp.,bibl.,tabl.
ABSTRAK
IMAM FIRDAUS,
2023
(Mukhlis, S.H., M.Hum.)
Pasal 7 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHP) menyebutkan, penyidik Polri karena kewajibannya berwenang
mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeri…