Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN HAK MILIK MELALUI AKTA JUAL BELI YANG DI…

POPY KATARINE

Pengalihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT/PPATS). Dalam proses pengalihan hak milik atas tanah yang diterbitkan oleh PPATS diketahui bahwa obyek tanah yang telah dijual oleh tergugat dan beralih kepada pihak ketiga tersebut adalah obyek sengketa di pengadilan yang dikemudian hari timbul permasalahan karena penerbitan akta jual beli yang dilakukan oleh PPATS terhadap obyek tanah yang …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH YANG MENGUASAI TANAH TANPA SERTIFIK…

Muhammad Antoni

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menjelaskan bahwa pengadaan tanah dilaksanakan harus berdasarkan beberapa asas, salah satunya asas kemanusiaan, asas keadilan, asas keikutsertaan, dan asas kesepakatan. Namun pada prakteknya yang terjadi pada pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh penerapan asas-asas tersebut masih jauh dari harapan. Hal tersebut diketahui hingga saat ini belum adanya kesepakatan deng…

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK)

Safriadi

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) Safriadi Suhaimi  Azhari ABSTRAK Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa Kepala Desa berwenang membuat Sporadik atas tanah jika tanah yang dimaksud benar kepemilikan atas haknya. Namun Kepala Desa tidak dipertanggungjwabkan secara hukum atas Sporadik yang dikeluarkan secara tumpang tindih sehingga Pejabat Pembuat Akta Tanah …

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN PROPERTI YANG BELUM DIBANGUN OLEH DEVELO…

ATIKA AYU PUTRI

ABSTRAK Atika Ayu Putri, 2021 Humaira, S.H.,M.H Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Namun, terhadap ganti rugi dalam iklan produk properti yang belum dibangun oleh di Kota Banda Aceh masih belum terlaksana sebelumnya sebagaimana yang diatur dalam Un…

PERANAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH DALAM PENYELES…

Mila Hayati

ABSTRAK Penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada dilematisasi antara berbagai kepentingan terkait pembatalan sertifikat. Penanganan konflik pertanahan yang terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya. Salah satu bentuk penyelesaian pertanahan yang dilakukan oleh Kanwil BPN Aceh adalah menerbitkan Sura…

FORCE MAJEURE OLEH LESSEE TERHADAP LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING AKIBAT PAN…

Ghina Alfiani Fardja

ABSTRAK Ghina Alfiani Fardja 2021 Force Majeure oleh Lessee Terhadap Lessor dalam Perjanjian Leasing Akibat Pandemi Covid-19 pada PT. Mandala Finance di Kabupaten Aceh Barat Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 56, pp., bibl., app) T. Haflisyah,SH.,M.Hum Sewa Guna Usaha adalah kegiatan pembiayaan berupa penyediaan barang modal secara guna usaha dengan hak opsi atau tanpa hak opsi yang digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Dia…

PENYALAHGUNAAN FASILITAS NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN MOBIL DINAS DILUAR JAM …

Nur Aulia

THE MISSAPPROPRIATION OF GOVERMENT FACILITY IN USING OFFICIAL CAR OUSIDE THE WORK SHIFT. This research is based on Law No. 31 Year 1999 about Criminal Act of Corruption, every people with aims to take benefits of things to theirselves or in corporation, abuse the authority and chance and facility given to them cause of their positions which inflict a financial loss of the country or the economic of country, will be given a punishment for entire life jail, minimal One year and maximal …

SOSIALISASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN JOHAN…

Feby Syafitri

ABSTRAK Syafitri, Feby. 2017. Sosialisasi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Pertokoan Pada Masyarakat Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Skripsi, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. (1) Drs. Amirullah, M.Si, (2) Drs. Nasir Basyah, M.Si Kata Kunci: Sosialisasi, Masyarakat, IMB. Penelitian ini berjudul “Sosialisasi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Pertokoan Pada Masyarakat Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh…

  • FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN PERKEBUNAN MELA…

Kartika Yusuf

Setiap perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, selama syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Semua perjanjian yang sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam konteks Hukum Adat ada beberapa syarat sahnya perjanjian yaitu apabila dilakukan dengan tunai, terang dan adanya para saksi. Adapun pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan di Desa Buntul…

WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAPANGAN FUTSAL DI KOTA BANDA ACEH

Rahmadzi

ABSTRAK WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAPANGAN FUTSAL DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,58),pp,bibl,app (Indra Kesuma Hadi, S.H., M.H.) Pasal 1320 KUHPerdata, dikatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Keterangan Pasal 1320 ayat (1) dan (2) KUHPerdata disebut sebagai unsur subjektif, dan Pasal 1320 ayat (3)…


    SERVICES DESK