Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTI…

RIZQI NURUL FADHILAH

PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Rizqi Nurul Fadhilah* Dahlan** Mujibussalim*** ABSTRAK Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memenuhi syarat boleh dilakukannya penahanan, sehingga secara yuridis tidak dapat dilakukan penahanan. Namun pada kenyataanya terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika tersebut adanya dilakukan penahanan dan ti…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

STUDI PERANAN PANGKALAN PSDKP LAMPULO TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGAWASA…

Cut Rifka Maulida

ABSTRAK Perairan Aceh berbatasan dengan Selat Malaka dan Samudera Hindia serta memiliki gugusan pulau besar dan kecil sebanyak sekitar 180 pulau menjadikan wilayah Perairan Aceh sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi besar disektor kelautan dan perikanan. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktik penangkapan ikan secara tidak sah (Illegal fishing) dan mengancam kelestarian sumberdaya hayati laut di Perairan Aceh. Pengawasan dan pencegahan Illegal fishing di Perairan Aceh dilak…

  • FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN/AHLI WARIS AKIBAT KECELAKAAN ALAT ANGKUTAN…

Ratna Dewi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN/AHLI WARIS AKIBAT KECELAKAN ALAT ANGKUTAN LALU LINTAS JALAN DI KOTA BANDA ACEH (Suatu studi pada PT Jasa Raharja (Persero)) Oleh: Ratna Dewi 1 Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum. 2 Dr. Sri Walny Rahayu, S.H.,M.Hum 3 ABSTRAK Pemerintah melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan telah membentuk Perusahaan Negara yang berger…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KEPASTIAN LEMBAGA HUKUM DALAM MELAKSANAKAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP PENYA…

SAIFUL HADI

KEPASTIAN LEMBAGA HUKUM DALAM MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM REHABILITASI TENTANG NARKOTIKA DI PROVINSI ACEH Saiful Hadi* Eddy Purnama* Moh. Din*** ABSTRAK Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanahkan bahwa penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi oleh pusat rehabilitasi, kewenangan rehabilitasi dimiliki oleh badan narkotika nasional melalui Perpres Nomor 23 Tahun 2010 Tentang BNN. Selanjutnya dengan PerkaBNN dibentuk Badan narkotika dilevel provinsi d…

EKSISTENSI LEMBAGA KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM D…

Agus Kelana Putra

EKSISTENSI LEMBAGA KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh) Oleh : Agus Kelana Putra* Faisal A. Rani** Mahdi Syahbandir*** ABSTRAK Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan ata…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK DALAM MENDAMPINGI ANAK YANG BERMASALAH DENGA…

FATMAWATI

Pasal 51 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasehat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan. Setiap lembaga bantuan hukum yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mendampingi anak yang bermasalah dengan hukum mempunyai kewajiban untuk mendampingi anak tersebut, akan tetapi da…


    SERVICES DESK