PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM KASUSRNTINDAK PIDANA KORUPSI
ABSTRAK
MULIANI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM KASUS
2014 TINDAK PIDANA KORUPSI
Fakultas Hukum Unsyiah Syiah Kuala
(iv, 64) pp, bibl.
(RIZANIZARLI, S.H.,M.H)
Kerugian negara yang ditimbulkan tindak pidana korupsi harus dikembalikan. Dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, Indonesia tidak hanya menggunakan instrumen nasional seperti pada Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberan…
PERAN LEMBAGA MASYARAKAT TRANSPARANSI ACEH (MaTA) DALAM PENGUNGKAPAN KASUS DU…
Korupsi merupakan suatu masalah negara yang harus dituntaskan bersama, baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga anti-korupsi. LSM Masyarakat Transparansi Aceh telah memberikan kontribusinya untuk membantu kerja-kerja pemerintah, khususnya penegak hukum dalam memberantas korupsi, sehingga dapat meminimalisirkan korupsi di Aceh. Salah satunya kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, namun kasus tersebut tidak terselesaikan dengan tuntas .
Tujuan …
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2013
- Baca Selengkapnya
PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMAAN DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI…
ABSTRAK
MH. LAYLA,
2015 PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMAAN DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 56), pp., bibl., tabl.
IDA KEUMALA JEUMPA, S.H.,M.H
Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan bahwa,“saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua Sidang setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Terdakwa dan…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO RNNOMOR: 91/PID.SUS/2011/…
ABSTRAK
CUT RIZKY FEBRINA, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO NOMOR:
2015 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,65) pp, bibl, app.
RIZANIZARLI, S.H.,M.H.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerapkan suatu sistem ancaman pidana minimum khusus (straf minimum rules) dalam penjatuhan sanksi pidananya. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pe…
