Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERSEPSI PENGUNJUNG PANTAI LAMPUUK TERHADAP ATURAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

Syaifullah

Kepariwisataan merupakan salah satu bidang yang menjadi ruang lingkup di dalam penegakan Syariat Islam yang ada di wilayah Provinsi Aceh. Pantai Lampuuk merupakan salah satu objek wisata yang ada di wilayah Aceh yang menerapkan Syariat Islam di dalam pengelolaannya, namun walaupun ada upaya penegakan Syariat Islam di kawasan pantai Lampuuk tetap saja ada pengunjung atau wisatawan yang tidak mematuhi penegakan Syariat Islam yang berlaku. Tujua…

FUNGSI LEMBAGA PERADILAN ADAT GAMPONG DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

AIRI SAFRIJAL

ABSTRAK FUNGSI LEMBAGA PERADILAN ADAT GAMPONG DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA Airi Safrijal Faisal Alvi Syahrin Yanis Rinaldi Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam undang-undang”. UUD …

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (SUAT…

Agustia Darma

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan factor penyebab tindak pidana pencabulan oleh anak, upaya penegak hukum dalam menanggulanginya, dan alasan hakim memberikan hukuman yang berbeda pada kasus semacam itu. Penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis empiris yang memiliki tujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara peraturan hukum dalam undang-undang dengan realitas pelaksanaannya di tengah masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabul…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT SIRUP ANAK YANG BER…

Dian Andahani

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Namun saat ini telah ditemukan produk obat sirup anak yang tercemar kandungan zat berbahaya dikonsumsi oleh masyarakat. Perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penulisan …

TINDAK PIDANA PENELANTARAN BAYI YANG BARU DILAHIRKAN (SUATU PENELITIAN DI WIL…

NANDA AULIYA

ABSTRAK NANDA AULIYA, (2023) Tindak Pidana Penelantaran Bayi Yang Baru dilahirkan ( Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 56) pp.,tabl.,bibl., Mahfud, S.H., LL.M. Pasal 305 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “barangsiapa menaruh anak yang dibawah umur tujuh tahun di suatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalka…

KEDUDUKAN DAN KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI AMAR PUTUSAN YANG MENGHUKUM TERGUGAT U…

Fajar Satriaputra

Putusan merupakan akhir dari penyelesaian suatu sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila dalam suatu putusan PTUN Penggugat dimenangkan dan Tergugat tidak mau melaksanakan putusan PTUN secara sukarela maka Penggugat akan mengajukan permohonan eksekusi. Namun eksekusi terkait amar putusan yang menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sulit untuk dilaksanakan karena tidak ada ketentuan yang mengatur terkait hal tersebut. Penelitian dan pengkajian ini bertujuan untuk mengkaji…

KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (ANALISIS TERHAD…

Bahirah Safriadi

Hukum waris merupakan salah satu materi esensial yang diatur dalam hukum Islam. Kewarisan menurut Islam diuraikan secara komprehensif dalam nash Al-Quran dan Hadist. Di Indonesia, kewarisan Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Putusan Mahkamah Agung Nomor 86K/AG/1994 menyebutkan bahwa anak perempuan seorang diri menjadi ashabah bi nafsih atau pewaris tunggal yang mampu menghijab pamannya. Putusan ini menimbulkan polemik di masyarakat karena menurut pendapat jumhur ulama anak pe…

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARIS KEPADA …

Muhammad Al Fadhil

ABSTRAK Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Waris Kepada Para Ahli Waris Muhammad Al Fadhil* Suhaimi** Ika Susilawati*** Peralihan hak atas tanah karena pewarisan harus dilaksanakan melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan bahwa ahli waris berkewajiban mendaftarkan peralihan hak atas tanah karena warisan. Wajib diserahkan sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian oran…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN TELEPON GENGGAM DENGAN PEMBERAT…

Akmal Fatayat

Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), angka (3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, (4) Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, (5) Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN IMPOR TANPA IZIN EDAR YANG …

NAYARA SALSABILA

ABSTRAK Nayara Salsabila, 2021 Pasal 8 ayat 1 huruf (a) UUPK mengatur bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-¬undangan”. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat banyak pelaku usaha yang memperdagangkan makanan impor tanpa izin edar yang dijual melalui media sosial. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk per…


    SERVICES DESK