Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) (SUATU P…

Agung Kurniawan B

ABSTRAK Agung Kurniawan B, 2016 Adi Hermansyah, S.H., M.H Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 280 menjelaskan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000, dalam kasus t…

IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PADA BPJS KETENAGAKERJAAN…

M. ILHAM SAFANA

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN ‘UQUBAT RESTITUSI TERHADAP KORBAN PERKOSAAN DALAM PUTUSAN NOMOR…

ELDA MAISY RAHMI

PELAKSANAAN ‘UQUBAT RESTITUSI TERHADAP KORBAN PERKOSAAN DALAM PUTUSAN NOMOR 7/JN/2018/MS.Jth BERDASARKAN QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Elda MaisyRahmi Ali Abubakar Suhaimi ABSTRAK Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu :“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 100 (seratus) kali, paling banyak 150 (seratus lima puluh) kali atau denda paling sedik…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS TERHADAP ATURAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH…

Ainal Mardhiah

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA OLEH P…

RD. Rangga Fadhilah

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA OLEH PENYIDIK KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie) Rd. Rangga Fadhilah* Husni** Dahlan*** Abstrak Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan oleh Bupati/Wakil Bupati Pidie maupun oleh perangkat daerah lainnya sebagai pejabat daerah sangat menuntut adanya kehati-hatian, profesionalitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kenyataan memperlihatkan bahwa walaupun sudah bekerja profesional, jujur, adil, dan bertanggungjawab, namun tidak te…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

STATISTIK KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (ANALISIS …

NURFAH NORA EFENDI

ABSTRAK NURFAH NORA EFFENDI, 2019 STATISTIK KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jantho Tahun 2015-2017) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (v,66)., pp., tabl., bibl., app. (AINAL HADI, S.H., M.Hum.) Statistik Kriminal adalah data ringkasan berbentuk angka kriminalitas yang tercatat berdasarkan waktu dan tempat tertentu yang disusun untuk memudahkan pemahaman dalam menarik sebuah kesimpulan. Penyusunan statistik k…

PENERAPAN PRINSIP PERBARENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN TINDAK PIDANA PENCU…

Sakata Guraba

Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh Sakafa Guraba i Dahlan 2 Sri Walny Rahayu 1 ABSTRAK 3 Berdasarkan Pasal 12 ayat 4 KUHP yaitu Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun. aturan perbarengan tindak pidana diatur secara limitatif dalam Pasal 63-70 KUHP dan ada syaratnya yaitu ancaman terberat ditambah sepertiga dari hukuman terberat itu.. Pemidanaan terha…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

UPAYA TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NAR…

RISA ANDIKA SARI

UPAYA TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA Risa Andika Sari* Suhaimi** Muazzin*** ABSTRAK Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menyatakan bahwa Kepala Lapas bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lapas yang dipimpinnya. Pasal 4 Angka 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENATA DAN MEMBINA PEDAGANG KAKI LIM…

Mardiani

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN KEMATIAN TENAGA KONT…

Taufik

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN KEMATIAN TENAGA KONTRAK PADA SEKRETARIAT DAERAH ACEH Taufik? Azhari?? Mahdi Syahbandir??? ABSTRAK Sistem jaminan sosial yang diberlakukan di Indonesia adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, jaminan sosial ini diselenggarakan oleh sebuah badan publik yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut (BPJS) yang bertanggung jawa…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK