EVALUASI PENETAPAN PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN SEWA BARANG MILIK NEGARA PADA K…
AZHARA RAMADINA
- FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2019
- Baca Selengkapnya
Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENYUSUN PERATURAN DESA (STUDI KASUS …
Rizwan
ABSTRAK Kata Kunci : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Penyusunan Peraturan Desa Penelitian ini berjudul :”FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENYUSUN PERATURAN DESA (Studi Kasus di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya). Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun peraturan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun perat…
- FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2016
- Baca Selengkapnya
PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAN EKSPOR NETTO TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI IND…
SHELLA FEBRIYATARI
PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAN EKSPOR NETTO TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA Oleh: Shella Febriyatari NIM. 1701201010030 Pembimbing : 1. Prof. Dr. Raja Masbar, M.Sc. 2. Dr. Muhammad Nasir, S.E., M.Si., MA ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang antara Belanja Pemerintah dan Ekspor Netto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Data yang digunakan adalah data tahunan dari periode 1968-2017 dengan model anal…
- Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN KORUPSI DALAM PENYERTAAN MODAL DARI PEME…
Sahdansyah Putera Jaya
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYERTAAN MODAL DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA Sahdansyah Putera Jaya Alvi Syahrin Suhaimi Dahlan Ali ABSTRAK Rumusan Pasal 33 UUD 1945 tersebut merupakan derivasi dari nilai-nilai ekonomi kerakyatan yang diabstraksikan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, ras dan budaya yang dikenal dengan kehidupan komunal akan tetap dalam bingkai Bhin…
- Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PENGEMBANGAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN N…
Feri Ichsan Karunia
PENGEMBANGAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM BUMN (PERSERO) YANG TERINDIKASI KORUPSI Fery Ichsan Karunia Alvi Syahrin Ilyas Ismail Mohd. Din ABSTRAK Insinkronisasi pengaturan keuangan negara membuat inkonsistensinya pengertian keuangan negara, terutama dalam pengelolaan keuangan dalam BUMN yang tidak terlepas dari peranan direksi. Direksi dapat dituntut di pengadilan karena disangka/ didakwa telah melakukan tindakan yang merugi…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA OLEH P…
RD. Rangga Fadhilah
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA OLEH PENYIDIK KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie) Rd. Rangga Fadhilah* Husni** Dahlan*** Abstrak Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan oleh Bupati/Wakil Bupati Pidie maupun oleh perangkat daerah lainnya sebagai pejabat daerah sangat menuntut adanya kehati-hatian, profesionalitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kenyataan memperlihatkan bahwa walaupun sudah bekerja profesional, jujur, adil, dan bertanggungjawab, namun tidak te…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS NON SELF INCRIMINATION DAN KAITANNYA DENGAN AL…
DEWI AKMARINA
Salah satu hak Terdakwa yang diatur dalam KUHAP ialah hak untuk memberikan keterangannya secara bebas dan hak Terdakwa untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan dalam pemeriksaan di muka persidangan. Dalam teori hukum pidana, ketentuan asas ini disebut dengan non self incrimination dan right to remain silent, yaitu seorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan ataupun merugikan dirinya di muka persidangan. Pada praktiknya, sikap diam…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PENETAPAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
R. BAYU FERDIAN
ABSTRAK PENETAPAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Oleh : R. Bayu Ferdian * ) Mohd. Din ?? M. Gaussyah ??? Dalam peradilan tindak pidana korupsi, “adanya” kerugian negara pada sebuah perkara dan besaran nilai kerugian merupakan hal yang sangat penting. Hingga saat ini masih saja terdapat polemik dalam peradilan perkara tindak pidana korupsi, baik pada alat bukti yang dihadirkan maupun penafsiran tentang “kerugian negara” itu sendiri. Walaupun…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya