Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN…

Ibsaini

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh) Ibsaini*) Mohd. Din**) Mahdi Syahbandir***) ABSTRAK Korporasi dalam UUPTPK merupakan salah satu subjek hukum yang dapat dibebani pertanggung jawaban pidana. Sejauh ini, di Indonesia pembebanan tanggung jawab pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat jarang …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TING…

Muhamad Gempa Awaljon Putra

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TINGGI ACEH Muhammad Gempa Awaljon Putra* Dahlan Ali** Mahfud*** ABSTRAK Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, yang salah satunya adalah Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaannya pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh terdapat berbagai capaian…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Ahmad Zulpikar

ABSTRAK Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes) yang sulit dalam pembuktiannya, korupsi sering dilakukan secara terorganisir dan sistimatis, karena melakukan korupsi membutuhkan kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai kepentingan didalamnya, kerjasama berupa kesaksian dari orang-orang yang mengetahui langsung terjadinya korupsi, yang kemudian dikenal dengan whistleblower. Pengaturan whistleblower belum diatur secara khusus, namun secara impl…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN PUTU…

Linda Ulfa

PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN PUTUSAN NOMOR : 161/PID.B/2010/PN.BNA DENGAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Linda Ulfa* Mohd. Din** Dahlan Ali*** ABSTRAK Tindak pidana korupsi yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh satu orang, terkadang malah dilakukan oleh beberapa orang. Sehingga dalam proses penegakan hokum pidana sering dipergunakan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang lazim digunakan dalam suatu tindak pidana yang melibatkan lebih da…

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM KASUSRNTINDAK PIDANA KORUPSI

Muliani

ABSTRAK MULIANI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM KASUS 2014 TINDAK PIDANA KORUPSI Fakultas Hukum Unsyiah Syiah Kuala (iv, 64) pp, bibl. (RIZANIZARLI, S.H.,M.H) Kerugian negara yang ditimbulkan tindak pidana korupsi harus dikembalikan. Dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, Indonesia tidak hanya menggunakan instrumen nasional seperti pada Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberan…


    SERVICES DESK