Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



MEKANISME PEMBAYARAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Intan Munirah

MEKANISME PEMBAYARAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Intan Munirah* Mohd.Din** Efendi*** ABSTRAKS Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mak…

HUBUNGAN PEMERINTAH ACEH DENGAN LSM ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERN…

ALMUFARID

Tingginya kasus korupsi yang terjadi di Aceh menuntut untuk dilaksanakannya good governance secara pasti. Hubungan kemitraan antara Pemerintah Aceh dengan GeRAK Aceh dan MaTA seakan menjadi keharusan yang akan menjadi langkah awal dalam upaya pemberantasan korupsi di Aceh. Pemberantasan korupsi ini yang kemudian menjadi tolak ukur dari sinergisitas dan efektivitas hubungan yang terjadi dalam mereformasi tata kelola pemerintahan Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa…

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM KASUSRNTINDAK PIDANA KORUPSI

Muliani

ABSTRAK MULIANI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM KASUS 2014 TINDAK PIDANA KORUPSI Fakultas Hukum Unsyiah Syiah Kuala (iv, 64) pp, bibl. (RIZANIZARLI, S.H.,M.H) Kerugian negara yang ditimbulkan tindak pidana korupsi harus dikembalikan. Dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, Indonesia tidak hanya menggunakan instrumen nasional seperti pada Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberan…

PERAN LEMBAGA MASYARAKAT TRANSPARANSI ACEH (MaTA) DALAM PENGUNGKAPAN KASUS DU…

venny maulinda

Korupsi merupakan suatu masalah negara yang harus dituntaskan bersama, baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga anti-korupsi. LSM Masyarakat Transparansi Aceh telah memberikan kontribusinya untuk membantu kerja-kerja pemerintah, khususnya penegak hukum dalam memberantas korupsi, sehingga dapat meminimalisirkan korupsi di Aceh. Salah satunya kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, namun kasus tersebut tidak terselesaikan dengan tuntas . Tujuan …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2013
  • Baca Selengkapnya



    SERVICES DESK