Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TING…

Muhamad Gempa Awaljon Putra

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TINGGI ACEH Muhammad Gempa Awaljon Putra* Dahlan Ali** Mahfud*** ABSTRAK Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, yang salah satunya adalah Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaannya pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh terdapat berbagai capaian…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENETAPAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

R. BAYU FERDIAN

ABSTRAK PENETAPAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Oleh : R. Bayu Ferdian * ) Mohd. Din ?? M. Gaussyah ??? Dalam peradilan tindak pidana korupsi, “adanya” kerugian negara pada sebuah perkara dan besaran nilai kerugian merupakan hal yang sangat penting. Hingga saat ini masih saja terdapat polemik dalam peradilan perkara tindak pidana korupsi, baik pada alat bukti yang dihadirkan maupun penafsiran tentang “kerugian negara” itu sendiri. Walaupun…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Ahmad Zulpikar

ABSTRAK Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes) yang sulit dalam pembuktiannya, korupsi sering dilakukan secara terorganisir dan sistimatis, karena melakukan korupsi membutuhkan kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai kepentingan didalamnya, kerjasama berupa kesaksian dari orang-orang yang mengetahui langsung terjadinya korupsi, yang kemudian dikenal dengan whistleblower. Pengaturan whistleblower belum diatur secara khusus, namun secara impl…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENENTUAN TUNTUTAN PIDANA PERKARA TIND…

Teuku Rachmad Kurniawan

PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENENTUAN TUNTUTAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI ACEH (Studi Kasus Terhadap Perkara No.08/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA) Teuku Rachmad Kurniawan? DR. Dahlan Ali, S.H., M.H.?? DR. M. Gaussyah, S.H., M.H.??? ABSTRAK Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Dalam tahap pemeriksaan di sidang Pen…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEJAHATA…

Syahril

PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN Syahril* Dr. Mohd. Din, S.H., M.H** Dr. Mujibussalim, S.H., M.Hum*** ABSTRAK Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang tidak hanya dapat terjadi pada sector publik, namun bisa juga pada sector swasta seperti perbankan. Perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai, direksi, komisaris, pemegang saham, dan/atau pihak terafiliasi dengan bank yang menyebabkan terjadinya keru…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN PUTU…

Linda Ulfa

PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN PUTUSAN NOMOR : 161/PID.B/2010/PN.BNA DENGAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Linda Ulfa* Mohd. Din** Dahlan Ali*** ABSTRAK Tindak pidana korupsi yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh satu orang, terkadang malah dilakukan oleh beberapa orang. Sehingga dalam proses penegakan hokum pidana sering dipergunakan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang lazim digunakan dalam suatu tindak pidana yang melibatkan lebih da…

MEKANISME PEMBAYARAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Intan Munirah

MEKANISME PEMBAYARAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Intan Munirah* Mohd.Din** Efendi*** ABSTRAKS Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mak…

EKSISTENSI PEMBERI GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT ADANYA LAP…

Nur Mauliddar

EKSISTENSI PEMBERI GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT ADANYA LAPORAN PENERIMA GRATIFIKASI Nurmauliddar* Mohd. Din** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Tindak Pidana Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun ketentuan ini hanya berlaku bagi penerima gratifikasi, sedangkan pemberi gratifikasi diatur dengan ketentuan Pasal 5. Sementara itu Pa…

HUBUNGAN PEMERINTAH ACEH DENGAN LSM ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERN…

ALMUFARID

Tingginya kasus korupsi yang terjadi di Aceh menuntut untuk dilaksanakannya good governance secara pasti. Hubungan kemitraan antara Pemerintah Aceh dengan GeRAK Aceh dan MaTA seakan menjadi keharusan yang akan menjadi langkah awal dalam upaya pemberantasan korupsi di Aceh. Pemberantasan korupsi ini yang kemudian menjadi tolak ukur dari sinergisitas dan efektivitas hubungan yang terjadi dalam mereformasi tata kelola pemerintahan Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WAMENA NOMOR: 63/PID.B/2010/PN…

Rio Arapenta Tarigan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara, merupakan dasar hukum pemidanaan oleh majelis hakim dalam putusan Nomor: 63/Pid.B/2010/PN.Wmn. Namun, dasar pemidanaan ini bertolak belakang dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana korupsi…


    SERVICES DESK