PERAN PEMERINTAH NAGAN RAYA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN RAWA TRIPA.
ABSTRAK
PERAN PEMERINTAH NAGAN RAYA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN RAWA TRIPA.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (ix,65), pp., bibl.,app
(Dr. Syarifuddin Hasyim, SH, M. Hum), (Radhi Darmansyah, M.Sc.)
Pembukaan perkebunan besar seperti halnya di hutan Rawa Tripa yang mengakibatkan terjadinya konflik antara perusahaan dan masyarakat. Proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan daerah sendiri sering kali belum maksimal sehing…
PERAN WALIKOTA LANGSA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM
ABSTRAK
Yayasan Dayah Bustanul Ulum adalah sebuah lembaga yang bergerak di
bidang pendidikan. Banyaknya permasalahan di dalam organ yayasan membuat
kepercayaan masyarakat memudar akan manajemen YDBU yang berakibat
kemunduran dan ketidakstabilan pengajaran yang menuntut masyarakat harus
bergerak menanggapi permasalahan tersebut. Salah satu permasalahan yang terjadi
adalah Ketua Yayasan telah melakukan perubahan manajemen MUQ yang
mengakibatkan adanya perg…
PENGARUH CONFLICT HANDLING TERHADAP KOMITMEN KARYAWAN OUTSOURCING PT.PLN (PER…
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh conflict handling terhadap komitmen karyawan outsourcing PT.PLN (Persero) Wilayah Aceh dan Cabang Banda Aceh dengan kepercayaan sebagai variabel mediasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan outsourcing PT.PLN (Persero) Wilayah Aceh dan Cabang Banda Aceh yang berjumlah 89 responden. Peralatan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuisioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah tota…
PERAN FORUM PERJUANGAN KEADILAN RAKYAT ACEH (FOPKRA) DALAM MENDORONG PENYELES…
ABSTRAK
WENI JEFRIANI, PERAN FORUM PERJUANGAN KEADILAN RAKYAT
2014 ACEH (FOPKRA) DALAM MENDORONG PENYELESAIAN
KONFLIK DAN MENJAGA PERDAMAIAN ACEH
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala
(vii,69), pp., bibl., app
(Ishak, S.H.,M.H dan Dr. Effendi Hasan, MA)
Pemerintah Indonesia menerapkan status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh pada Tahun 1989 yang bertujuan untuk meminimalisasi penyebaran ideologi pemberonta…
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN MELINDUNGI PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK B…
ABSTRAK
MUHAMMAD IRFAN,
2014
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN MELINDUNGI PENDUDUK SIPIL DALAM
KONFLIK DI SURIAH DITINJAU DARI RESPONSIBILITY TO PROTECT
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 72), pp., bibl.
Dr. Mahfud, S,H., M.H
Lily Husny Putry, S,H., LLM
Prinsip Responsibility to Protect (RtoP) ini berkembang sebagai respon atas
kegagalan humanitarian intervention. Prinsip RtoP adalah norma yang didasarkan pada pemahaman tentang kedaulatan sebagai tanggung jawab. Konsep…
PENGARUH KONFLIK TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI PETANI CABAI DI MUKIM KUNY…
ABSTRAK
Kata kunci : Konflik, Sosial, Ekonomi, Petani Cabai
Penelitian yang berjudul “Pengaruh Konflik Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Petani Cabai Di Mukim Kunyet Kabupaten Pidie Tahun 1989-2004”, mengangkat masalah bagaimana pengaruh konflik terhadap kehidupan sosial ekonomi petani cabai di mukim kunyet kabupaten pidie tahun 1989-2004. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian sejarah. Sumber diperoleh dari observasi dan wawancara warga. Hasil peneliti…
PRO KONTRA LEMBAGA WALI NANGGROE DAN POTENSINYA TERHADAP KONFLIK PERPECAHAN S…
ABSTRAK
(Prof. Drs. Abidin Hasyim, M.Sc, Dr. Mohd. Din, SH, MH)
Qanun Lembaga Wali Nanggroe adalah turunan dari Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang merupakan buah dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pro kontra yang terjadi di dalam masyarakat terkait Lembaga Wali Nanggroe. Selain itu, ingin melihat apakah keberadaan lembaga t…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2013
- Baca Selengkapnya
