PERANAN BADAN PENGUATAN PERDAMAIAN ACEH (BP2A)DALAM PROSES REINTEGRASI EKONOM…
Muhammad Al Mushawwir
- Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Banda Aceh - 2014
- Baca Selengkapnya
Universitas Syiah Kuala
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh conflict handling terhadap komitmen karyawan outsourcing PT.PLN (Persero) Wilayah Aceh dan Cabang Banda Aceh dengan kepercayaan sebagai variabel mediasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan outsourcing PT.PLN (Persero) Wilayah Aceh dan Cabang Banda Aceh yang berjumlah 89 responden. Peralatan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuisioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah tota…
ABSTRAK WENI JEFRIANI, PERAN FORUM PERJUANGAN KEADILAN RAKYAT 2014 ACEH (FOPKRA) DALAM MENDORONG PENYELESAIAN KONFLIK DAN MENJAGA PERDAMAIAN ACEH Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (vii,69), pp., bibl., app (Ishak, S.H.,M.H dan Dr. Effendi Hasan, MA) Pemerintah Indonesia menerapkan status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh pada Tahun 1989 yang bertujuan untuk meminimalisasi penyebaran ideologi pemberonta…
ABSTRAK MUHAMMAD IRFAN, 2014 ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN MELINDUNGI PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK DI SURIAH DITINJAU DARI RESPONSIBILITY TO PROTECT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 72), pp., bibl. Dr. Mahfud, S,H., M.H Lily Husny Putry, S,H., LLM Prinsip Responsibility to Protect (RtoP) ini berkembang sebagai respon atas kegagalan humanitarian intervention. Prinsip RtoP adalah norma yang didasarkan pada pemahaman tentang kedaulatan sebagai tanggung jawab. Konsep…
ABSTRAK Kata kunci : Konflik, Sosial, Ekonomi, Petani Cabai Penelitian yang berjudul “Pengaruh Konflik Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Petani Cabai Di Mukim Kunyet Kabupaten Pidie Tahun 1989-2004”, mengangkat masalah bagaimana pengaruh konflik terhadap kehidupan sosial ekonomi petani cabai di mukim kunyet kabupaten pidie tahun 1989-2004. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian sejarah. Sumber diperoleh dari observasi dan wawancara warga. Hasil peneliti…
ABSTRAK (Prof. Drs. Abidin Hasyim, M.Sc, Dr. Mohd. Din, SH, MH) Qanun Lembaga Wali Nanggroe adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang merupakan buah dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pro kontra yang terjadi di dalam masyarakat terkait Lembaga Wali Nanggroe. Selain itu, ingin melihat apakah keberadaan lembaga t…