Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA JASA JOKI GAME MOBILE LEGEND

Muhammad Yanis

ABSTRAK Muhammad Yanis 2024 ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA JASA JOKI GAME MOBILE LEGEND Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,64)pp.,bbibl.,app. Wardah, S.H., M.H., LL.M. Berdasarkan Pasal 1320 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian harus ada suatu sebab yang halal, pada praktik perjanjian sewa jasa joki game Mobile Legend di Indonesia dianggap tidak halal dengan alasan salah satunya yaitu satu akun y…

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN BIAYA OPERASIONAL DI MAL…

Kashasa Ririna Dara

ABSTRAK Kashasa Ririna Dara, 2024 PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN BIAYA OPERASIONAL DI MAL PASAR ATJEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 80), pp., bibl., app. Wardah, S.H., M.H., LL.M. Perjanjian pembayaran biaya operasional antara pihak Mal Pasar Atjeh dengan pihak penyewa kios diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 tahun 2016 tentang perubahan atas per…

SISTEM PEMASARAN FLASH SALE PADA LIVE APLIKASI TIKTOK BERDASARKAN KETENTUAN P…

PUTRI AYU MAHRANI

ABSTRAK Putri Ayu Mahrani, 2024 SISTEM PEMASARAN FLASH SALE PADA LIVE APLIKASI TIKTOK ERDASARKAN KETENTUAN PREDATORY PRICING DALAM UNDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PER-SAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58), pp., bibl. (v, 92), pp., bibl. Prof. Dr. Sanusi, S.H., M.L.I.S., LL.M. Larangan praktik predatory pricing terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pers…

PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT PENJUALAN TABIR SURYA BERMEREK AZARINE YANG DIPA…

Firliana Fauziah

Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa “Penjual dilarang untuk menjual barang yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”. Namun pada kenyataannya pada lokapasar Shopee masih banyak pelaku usaha menjual produk yang tidak sesuai dengan kondisi atau keterangan yang tertera pada produk tersebut, dimana produk tersebut dipalsukan…

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERMOHONAN PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-…

Ruhamaul Husna

Ruhamaul Husna (2024) Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Pernikahan Di bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan Penelitian ini tentang Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Pernikahan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Pernikahan yaitu suatu akad yang mulia dan suci antara seorang laki- laki dan perempuan dan disahkannya hubungan dengan tujuan untuk memperoleh keluarga yang sakinah dan harmonis. Dispensasi adalah pemb…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA RENTAL KENDARAAN MINIBUS DI BANDA ACEH

M. AGUNG FADHILLAH

ABSTRAK M. AGUNG FADHILLAH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA RENTAL MINIBUS DI BANDA ACEH 2024 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 51), pp., bibl. A.Malik Musa, S.H., M.Hum Di Pasal 1564 KUHPerdata mengatur bahwa penyewa bertanggungjawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa. Namun dalam kenyataannya pihak penyewa belum melaksanakan tujuannya sesuai yang di atur di dalam pasal 1564 K…

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IDENTITAS ORANG LAIN SEBAGAI PEMALSUAN DATA DALA…

Dian Fazira

ABSTRAK DIAN FAZIRA (2024) TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IDENTITAS ORANG LAIN SEBAGAI PEMALSUAN DATA DALAM PINJAMAN DARING (ONLINE) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 78), pp., bibl., tabl. Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H Tindak Pidana penyalahgunaan identitas diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyebutkan “Setiap orang dengan sengaja dan tanp…

REPOSISI PERAN IMEUM MUKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS GAMPONG DI…

Muhd. Al-Manfaluthy

Salah satu fungsi Mukim pada Pasal 4 huruf e Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim (Qanun Aceh Besar tentang Pemerintahan Mukim) yaitu menyelesaikan sengketa adat di Kemukiman. Berdasarkan beberapa kasus sengketa tapal batas gampong di Mukim Siem Aceh Besar terdapat sengketa yang tidak terselesaikan hingga tahun 2023. Hal ini dinilai bahwa mukim belum maksimal melaksanakan tugasnya seperti yang telah ditentukan dalam Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerin…

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR DESA (SUATU PENELI…

T MUHAMMAD ICHLAS

ABSTRAK T MUHAMMAD ICHLAS ( 2024) TTINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR DESA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( v, 50), pp.,tabl.,bibl. Dr. IDA KEUMALA JEMPA, S.H.,M.H. Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan, diancam dengan hukuman paling lama 6 tahun penjara. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu …

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PERALIHAN HARTA BAWAAN OLE…

Hilda Fitriani

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PERALIHAN HARTA BAWAAN OLEH SALAH SATU PIHAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 123/PDT/2020/PT-SBY) Hilda Fitriani , Darmawan , Teuku Saiful ABSTRAK Peralihan hak atas tanah melalui jual beli tidak terlepas dari adanya perjanjian/perikatan, di mana terdapat persetujuan yang antara para pihak saling mengikatkan diri, dengan satu pihak melakukan penyerahan suatu kebendaan, dan pihak lainnya akan melakukan pembayaran y…


    SERVICES DESK