Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAMPAK PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI ACEH

Annie Conny Potu

Manusia, yang dimaksud Hak Asasi Manusia (HAM) itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Rakyat aceh selama ini banyak mengalami Pelanggaran HAM masa lalu dan banyak tentang Penetapan Penerima Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban …

DISPARITAS PIDANA PENJARA UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KOR…

Tari Endah Guntari

DISPARITAS PIDANA PENJARA UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI Tari Endah Guntari* Rizanizarli** Muhammad Insa Ansari*** ABSTRAK Penjatuhan pidana penjara pengganti terkait uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sering menimbulkan permasalahan baru ketika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai uang pengganti, namun …

PENDAMPINGAN HUKUM OLEH ADVOKAT TERHADAP TERSANGKA ANAK DALAM TINDAK PIDANA K…

Sintia Wulandari

Abstrak - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur perlindungan hukum untuk anak yang berhadapan dengan hukum, di mana peran advokat sangat penting untuk memastikan keadilan dan melindungi hak anak. Pasal 64 huruf c menyatakan bahwa setiap anak harus didampingi advokat dalam proses peradilan pidana, meskipun sering kali hal ini tidak terpenuhi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pendampingan hukum oleh advokat dalam kasus kekerasan seksual dan hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP PADA TAHAP PENYIDIKAN

Muhammad Fathurrachman Fajri

Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tidakan lain, tanpa alasan yang berdasar undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Namun, dalam penerapannya masih terdapat kasus dimana korban salah tangkap tidak mendapatkan ganti kerugian sebagaimana yan…

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELANGGARAN PERSETUJUAN MEDIS…

YUSUF ABDILLAH LINGGA

Persetujuan medis dalam pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pasal 293 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kesehatan menyatakan Setiap tindakan Pelayanan Kesehatan perseorangan yang dilakukan …

KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA FOTOKOPI TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 T…

RIZKIA SAPUTRI

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.” Tetapi kenyataannya masih sering dijumpai pengusaha fotokopi yang melakukan penggandaan buku tanpa izin pencipta dengan tujuan komersial, seperti yang dilakukan oleh beberapa tempat fotokopi di Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan karna pengusaha fotokopi tidak mengind…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENOLAKAN KLAIM GARANSI PRODUK ELEKTRONIK YANG…

ika yustia

Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) menentukan bahwa pelaku usaha wajib untuk memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Namun dalam prakteknya ditemukan jual beli produk elektronik di Aplikasi Shopee, dimana seller tidak memberikan klaim garansi kepada konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kerugian yang dialami oleh konsumen akibat penolakan klaim garansi pr…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEMUDIKAN KENDERAAN KARENA KE…

T.Mashuri

Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan setiap orang yang mengemudikan Kenderaan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kenderaan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Tujuan penulisan skripsi adalah untuk menjela…

TINDAK PIDANA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT KARENA KELALAIAN MEN…

Rifka Devial Sukma

ABSTRAK Rifka Devial Sukma, (2018) Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda Empat Karena Kelalaian Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan) (vi, 61),pp.,bibl.,tabl., Nurhafifah, S.H, M.Hum Kelalaian (kealpaan) dalam mengemudikan kendaraan bermotor roda empat menyebabkan orang lain mati merupakan kejahatan dan dapat dipidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tenta…

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN MENGEMUDIKAN KENDARAA…

FADIA NOVESA

Penggunaan transportasi mengakibatkan berbagai masalah dalam berlalu lintas, di antaranya kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan matinya orang lain. Dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penj…


    SERVICES DESK