PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN KUALIAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP TINGKA…
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran, dan kualitas sumber daya manusia (baik secara simultan maupun parsial) terhadap tingkat penyerapa anggaran satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini merupakan hypothesis testing research dengan pengujian menggunakan regresi linier berganda dari data yang dikumpulkan melalui kuesioner. Populasi penelitian adalah 63 SKPD di Kabupaten Aceh Utara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS (Sta…
KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PEMBINAAN GAMPONG UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN…
ABSTRAK
MUHAMMAD IQBAL, KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PEMBINAAN
2014 GAMPONG UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK.
(Suatu penelitian di kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala
(v, 62, pp, bibl, app)
(Dr. Syarifuddin Hasyim SH, M.Hum dan Dr. Effendi Hasan, M.A)
Negara merupakan suatu organisasi manusia yang berada dibawah suatu pemerintahan. Dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pemerin…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2014
- Baca Selengkapnya
SIKAP POLITIK MAHASISWA UNIVERSITAS TEUKU UMAR TERHADAP PEMERINTAH KABUPATEN …
Skripsi ini berjudul: Sikap Politik Mahasiswa Universitas Teuku Umar terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Latar belakang penulisan skripsi ini adalah adanya sikap politik mahasiswa Universitas Teuku Umar (UTU) terhadap pemerintahan Aceh Barat yang mengarah ke negatif. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui sikap politik mahasiswa Universitas Teuku Umar terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. (2) Untuk menjelaskan penyebab mahasiswa Universitas Teuku Umar bersikap negatif t…
ANALISIS PERSEPSI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH YANG BERLATARBELAKANG AKUNTANSI D…
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dan menganalisis persepsi pejabat pemerintah daerah yang berlatarbelakang akuntansi dan non-akuntansi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan sensus sebagai proses penilitian.
Pengumpulan data dan informasi yang dip…
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM KASUSRNTINDAK PIDANA KORUPSI
ABSTRAK
MULIANI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM KASUS
2014 TINDAK PIDANA KORUPSI
Fakultas Hukum Unsyiah Syiah Kuala
(iv, 64) pp, bibl.
(RIZANIZARLI, S.H.,M.H)
Kerugian negara yang ditimbulkan tindak pidana korupsi harus dikembalikan. Dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, Indonesia tidak hanya menggunakan instrumen nasional seperti pada Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberan…
PERAN PEMERINTAH KECAMATAN KLUET TENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM PELAKSAN…
i
ABSTRAK
HENNERI, PERAN PEMERINTAH KECAMATAN KLUET TENGAH
2014 KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM PELAKSANAAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADMINISTRASI
GAMPONG
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
( iv 56 ), pp., bibl.
Dr. Suhaimi, S.H.,M.Hum.
Pasal 5 Qanun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata
Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan, menentukan bahwa
“Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Bupati untuk menanga…
PERBEDAAN KECERDASAN EMOSIONAL PADA MAHASISWA YANG AKTIF DAN TIDAK AKTIF DALA…
Mahasiswa diberikan kesempatan untuk ikut dalam organisasi kemahasiswaan demi pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis yang berguna di masa depan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, etika, moral dan akademis. Mahasiswa berinteraksi dengan teman sebaya yang bervariasi melalui organisasi kemahasiswaan sehingga dapat membentuk kecerdasan emosionalnya. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan individu untuk mengenali emosi diri, men…
HAK DAN WEWENANG PEMERINTAH ACEH PASCA MOU HELSINKI (STUDI KASUS IMPLEMENTASI…
ABSTRAK
Sayed Rayyal Gharras HAK DAN WEWENANG PEMERINTAH ACEH
2013 PASCA MoU HELSINKI (Studi Kasus Implementasi Aturan Turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Periode 2006-3013)
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
(vii-94), pp., bibl., app.
(Drs. Zainal Abidin AW, M.Si, Effendi Hasan, MA)
Hak dan wewenang Aceh pasca MoU Helsinki merupakan hasil dari sebuah perjanjian damai antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang melatar belakangi lahirnya s…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2014
- Baca Selengkapnya
PENGANGKATAN PEJABAT KEUCHIK DI KECAMATAN DARUL MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA
Pasal 45 ayat (1) QanunNomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh menyebutkan bahwa penjabat keuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota, namun dalam kenyataannya di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, yang diangkat sebagai pejabat keuchik bukan sekretaris gampong atau aparat Pemerintahan Daerah. Karena itu yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan pengang…
PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL DAN KEBIJAKAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA PEMERINT…
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh audit internal dan kebijakan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPA yang berada di Propinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu audit internal dan kebijakan anggaran sebagai variabel independen, dan kinerja pemerintah daerah sebagai variabel dependen.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan survei. Metode analisis yang digunakan ya…
