KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYA…
ABSTRAK
ISNUR WAHYUDI.
2014
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MEMANFAATKAN TANAMAN PISANG ABACA
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xii, 65), pp., bibl., app.
(Prof. Dr. Adwani SH., M.Hum. dan M. Jafar SH., M.Hum.)
Munculnya rencana pengembangan dan pemanfaatan Tanaman Pisang abaca di Kabupaten Simeulue disebabkan rendahnya ekonomi masyarakat, tingginya angka pengangguran dan masyarakat yang belum sejahtera. H…
PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP WACANA PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
ix
RAHMAD SAPUTRA
2014
ABSTRAK
PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT
TERHADAP WACANA PEMEKARAN
WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Syiah Kuala. (x, 101), pp., bibl., app.
(Dr. Mujibussalim, SH.,M.Hum dan Dr. Effendi
Hasan, MA)
Wacana pemekaran Aceh Besar merupakan salah satu isu hangat dalam
beberapa tahun belakangan ini. Lahirnya wacana ini disebabkan oleh berbagai
permasalahan-permasalahan yang ada, mulai dari permasalahan luas wi…
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DINAS SYARIAT ISLAM RNDALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI…
ABSTRAK
Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang menerapkan syariat
Islam, dalam konteks hukum telah diberlakukan sejak tahun 1999, ketika
pemerintah Republik Indonesia mengesahkan UU No. 44 Tahun 1999 tentang
keistimewaan Aceh. Undang-undang ini direvisi lagi pasca MoU Helsinki menjadi
UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Satu kewenangan
yang diberikan pemerintah pusat dalam UUPA yaitu penerapan syariat Islam.
Namun dalam pelaksa…
KAJIAN PENERAPAN E-PROCUREMENT PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA KONSTRUKSI DI P…
ABSTRAK
Pengadaan secara elektronik atau e-procurement merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan media internet sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perkembangan e-procurement dilatar belakangi oleh kelemahan-kelemahan pengadaan barang dan jasa dengan sistem konvensional seperti persaingan yang tidak sehat, adanya indikasi kecurangan, kurangnya transparansi dan adanya persekongkolan antara pihak-pihak terkait. E-procurement belum dapat berjalan…
ANALISIS PEMAHAMAN APARATUR PENGELOLA KEUANGAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI PEM…
Penelitian ini bertujuan untuk adalah untuk mengetahui dan menganalisis
seberapa besar tingkat pemahaman aparatur pengelola keuangan di Pemerintah
Aceh yang terkait tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Penelitian ini
bersifat studi dengan meneliti jawaban aparatur pemerintah terhadap pertanyaan
yang diajukan mengenai pernyataan pernyataan dalam SAP.
Penelitian ini merupakan studi lapangan (field experiment), dimana ruang
lingkup penelitian bersifat alami dengan intervensi yang mi…
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PDRB PER KAPITA TERHADAP INDEKS PEMBANGUN…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah per Kapita dan PDRB per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Ruang lingkup penelitian yaitu 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dengan menggunakan data sekunder dari tahun 2008-2012. Model yang digunakan adalah regresi linear berganda menggunakan data panel dengan metode analisis Random Effect Model. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pengeluaran pemerintah per kapi…
PERAN DPRK ACEH SELATAN DALAM MENDORONG PERCEPATAN PEMBENTUKAN PROVINSI ACEH …
FACHRUR RAZI
2014 ABSTRAK
PERAN DPRK ACEH SELATAN DALAM MENDORONG PERCEPATAN PEMBENTUKAN PROVINSI ACEH BARAT SELATAN (ABAS)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (viii, 69), pp., bibl., app. (Dr. Effendi Hasan, MA dan Maimun, S.Pd,. MA)
Aceh Selatan merupakan salah satu daerah yang berada di barat selatan Aceh sekaligus menjadi daerah yang sangat menentukan terbentuk atau tidaknya provinsi baru yang bernama ABAS. Pihak legislatif juga ikut andil dalam mendorong …
HUBUNGAN PEMERINTAH ACEH DENGAN LSM ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERN…
Tingginya kasus korupsi yang terjadi di Aceh menuntut untuk dilaksanakannya good governance secara pasti. Hubungan kemitraan antara Pemerintah Aceh dengan GeRAK Aceh dan MaTA seakan menjadi keharusan yang akan menjadi langkah awal dalam upaya pemberantasan korupsi di Aceh. Pemberantasan korupsi ini yang kemudian menjadi tolak ukur dari sinergisitas dan efektivitas hubungan yang terjadi dalam mereformasi tata kelola pemerintahan Aceh.
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa…
KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTA…
ABSTRAK
Pembalakan liar tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, Hal ini nampak dari lemahnya pemerintah Aceh dalam melahirkan kebijakan guna menanggulangi illegal logging di kawasan pegunungan Ulu Masen. Lemahnya kebijakan dari Pemerintah Aceh berakibat maraknya terjadi pembalakan liar sehingga masyarakat tidak mempunyai kontrol pada saat melakukan penebangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Pemerintah Aceh dalam merumuskan kebijakan penanggulangan illegal l…
KEWENANGAN BUPATI TERHADAP PROSES PEMINDAHAN TUGAS (MUTASI) KEPALA SEKOLAH (S…
ABSTRAK
ADE MEYZA FARMASI, KEWENANGAN BUPATI TERHADAP
2014 PROSES PEMINDAHAN TUGAS (MUTASI)
KEPALA SEKOLAH (STUDI KASUS MUTASI KEPALA SEKOLAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala. (x, 76), pp., bibl., app.
(Dr. Mujibussalim, SH.,M.Hum dan Dr. Effendi Hasan, MA)
Kewenangan bupati dalam melaksanakan mutasi dijamin oleh peraturan pemerintah No. 9 tahun 2003, sehingga segala bentuk mutasi yang dilakukan oleh bupati dalam sa…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2014
- Baca Selengkapnya
