TUGAS BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PEMBIMBINGAN TERHADAP ANAK YANG BERK…
ABSTRAK
NURPITA SARI, TUGAS BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)
2014 DALAM PEMBIMBINGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Suatu Penelitian di Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,62 ) pp.,tabl.,bibl
Mahfud, S.H.,L.L.M.
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tugas pembimbing kemasyarakatan tercantum dalam pasal 2 ayat 1…
PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI POLRESTA MEDAN
Kabareskrim telah mengeluarkan TR/1124/XI/2006 tentang pelaksanaan diversi dan restorative justice dalam penanganan kasus anak pelaku yang berpedoman pada kewenangan diskresi kepolisian menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak anak yang berkonflik dengan hukum yang diproses secara formal layaknya orang dewasa. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan peran penyidik dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berko…
ANALISIS PERBANDINGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM IS…
RITA MARYATI, ANALISIS PERBANDINGAN KITAB UNDANG UNDANGHUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM TERKAIT SANKSI/DASAR DAN PENGHAPUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
2014
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
(iv, 73) pp. bibl.
(Dr.Mohd. Din, S.H, M.H,.)
Pembunuhan merupakan tindak pidana dimana pelakunya diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Begitu juga dalam hukum Islam, pengaturan tentang tindak pidana pembunuhan ini dia…
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA K…
ROBY SAHENDRA, ANALISIS YURIDIS TERHADAP2014 PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,54) pp, tabl, bibl.
Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menjelaskan bahwa tidak hanya setiap orang saja yang dapat bertanggung jawab tetapi korporasi juga bisa ikut bertanggung jawab apabila melakukan tindak pida…
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIRUAN UANG DI BANDA ACEH
ABSTRAK
RIDWAN, PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIRUAN UANG DI BANDA ACEH
2014 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 57) pp.,tabl.,bibl.
TARMIZI, SH., M. Hum.
Pasal 244 KUHP “Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas tersebut seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas …
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENJIPLAKAN KARYA ILMIAH ORANG LAIN (…
ABSTRAK
RAHMAD ALFAZRI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENJIPLAKAN KARYA ILMIAH ORANG LAIN (PLAGIAT) DALAM HUKUM PIDANA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
(iv,55), pp., bibl.
Mukhlis, S.H., M. Hum.
Pasal 70 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi bahwa: “Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan…
PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENC…
ABSTRAK
IMANDA, PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh )
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
(iv, 59) pp., bibl.
( Mahfud, S.H., LLM )
Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional. Polri berdasarkan Undang-U…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILANRNNOMOR 121/PID.B/2012/PN-LSM TENTANG …
ABSTRAK
PUTRI SANIA, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 121/Pid-B/2012/PN-LSM TENTANG TINDAK 2014 PIDANA PERBANKAN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 60) pp, bibl, app.
( Mahfud, S.H.,LL .M )
Pasal 49 ayat (2) huruf b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan pasal yang paling banyak menjerat pelaku tindak pidana perbankan …
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 365 K/PID/2012 TENT…
ABSTRAK
ANDRI WIBISONO, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR:
365 K/Pid/2012 TENTANG TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(iv,67) pp, bibl, app.(IDA KEUMALA JEMPA, S.H.,M.H.)
Pasal 359 KUHP menyebutkan “Barangsiapa karena salahnya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, merupakan dasar h…
STUDI KOMPARATIF KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH MENURUT UND…
NURSITA ARIYANTI : STUDI KOMPARATIF KEKERASAN TERHADAP
2014 ANAK DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH MENURUT UNDANG-UNDANG INDONESIA DAN FILIPINA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 77) pp., bibl. app
(Dr. Mohd. Din, S.H.,M.H.)
Peraturan perundang-undangan tentang kekerasan terhadap anak dalam lingkungan sekolah di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002. Sedangkan di Filipina kek…
