Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PENCANTUMAN NILAI TRANSAKS…

HARNITA

PPAT merupakan pejabat yang diangkat oleh negara dalam menjalankan tugas jabatan yang diantaranya berkaitan dengan fungsi pelayanan publik dalam bidang hukum. Hal ini berkaitan dengan kewenangannya dalam pembuatan akta jual beli..Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik PPAT Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tanggal 27 April 2017 menyatakan bahwa seorang notaris/PPAT harus bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan, kode etik dan memiliki perilaku profesional dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG DIL…

Julian Triansyah

Penerapan Prinsip kehati-hatian PPAT dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu diharuskan kepada PPAT untuk menerima surat keterangan dari kantor pertanahan yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut belum bersertifikat, dan Pasal 111 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yaitu diharuskan untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah kepada ahli waris (ahli waris lebih dari satu) apabila peme…

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PPAT TERHADAP AKTA TANAH YANG M…

Fitria Ramadhani

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PPAT TERHADAP AKTA TANAH YANG MENIMBULKAN SENGKETA DI KOTA BANDA ACEH Fitria Ramadhani Sri Walny Rahayu** Sanusi*** ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disingkat PPAT), berwenang atas akta yang dibuatnya sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang…

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH…

Lianda Febriani

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG TETAP MENJALANKAN JABATANNYA DALAM KONDISI TIDAK SEHAT (Studi Kasus Pada Kantor Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten Bener Meriah) Lianda Febriani Suhaimi Dahlan ABSTRAK Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berkaitan dengan kepastian hukum …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG OBJEK TANAHNYA DIKUASAI OLEH PENJUAL

Yahya

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG OBJEK TANAHNYA DIKUASAI OLEH PENJUAL Yahya  Iman Jauhari  Suhaimi  ABSTRAK Berdasarkan Pasal 1 PP No. “37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, akta adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan kepada para pihak dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi sebelum ditandatangani seketi…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN HAK MILIK MELALUI AKTA JUAL BELI YANG DI…

POPY KATARINE

Pengalihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT/PPATS). Dalam proses pengalihan hak milik atas tanah yang diterbitkan oleh PPATS diketahui bahwa obyek tanah yang telah dijual oleh tergugat dan beralih kepada pihak ketiga tersebut adalah obyek sengketa di pengadilan yang dikemudian hari timbul permasalahan karena penerbitan akta jual beli yang dilakukan oleh PPATS terhadap obyek tanah yang …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH YANG MENGUASAI TANAH TANPA SERTIFIK…

Muhammad Antoni

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menjelaskan bahwa pengadaan tanah dilaksanakan harus berdasarkan beberapa asas, salah satunya asas kemanusiaan, asas keadilan, asas keikutsertaan, dan asas kesepakatan. Namun pada prakteknya yang terjadi pada pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh penerapan asas-asas tersebut masih jauh dari harapan. Hal tersebut diketahui hingga saat ini belum adanya kesepakatan deng…

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK)

Safriadi

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) Safriadi Suhaimi  Azhari ABSTRAK Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa Kepala Desa berwenang membuat Sporadik atas tanah jika tanah yang dimaksud benar kepemilikan atas haknya. Namun Kepala Desa tidak dipertanggungjwabkan secara hukum atas Sporadik yang dikeluarkan secara tumpang tindih sehingga Pejabat Pembuat Akta Tanah …

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN PROPERTI YANG BELUM DIBANGUN OLEH DEVELO…

ATIKA AYU PUTRI

ABSTRAK Atika Ayu Putri, 2021 Humaira, S.H.,M.H Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Namun, terhadap ganti rugi dalam iklan produk properti yang belum dibangun oleh di Kota Banda Aceh masih belum terlaksana sebelumnya sebagaimana yang diatur dalam Un…

PERANAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH DALAM PENYELES…

Mila Hayati

ABSTRAK Penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada dilematisasi antara berbagai kepentingan terkait pembatalan sertifikat. Penanganan konflik pertanahan yang terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya. Salah satu bentuk penyelesaian pertanahan yang dilakukan oleh Kanwil BPN Aceh adalah menerbitkan Sura…


    SERVICES DESK