PENERAPAN TINDAKAN DISKRESI TEMBAK DI TEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS KEPO…
ABSTRAK
RONY PAHALA SILABAN, PENERAPAN TINDAKAN DISKRESI TEMBAK
2014 DI TEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,60)pp.,bibl.
(Mukhlis, S.H.,M.Hum.)
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia mengatur kewenangan tindakan Diskresi. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian diantaranya adalah t…
UPAYA WILAYATUL HISBAH MENANGGULANGI PELANGGARAN TIDAK BERBUSANA ISLAMI MELAL…
ABSTRAK
ANIS SAPUTRA, UPAYA WILAYATUL HISBAH MENANGGULANGI
2014 PELANGGARAN TIDAK BERBUSANA ISLAMI MELALUI PATROLI DI KOTA BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 51) pp., tabl., bibl.
DR. MOHD. DIN, S.H., M.H.
Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam yang pada Pasal 13 mengatur mengenai penggunaan busana Islami. Qanun tersebut melalui Pasal 14 meng…
UPAYA SATLANTAS MENGKOMUNIKASIKAN ATURAN BERLALU LINTAS YANG BENAR KEPADA MAS…
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Upaya Satlantas Mengkomunikasikan Aturan Berlalu Lintas Yang Benar Kepada Masyarakat Pengguna Jalan. Masalahnya adalah bagaimana peran, bentuk-bentuk, pengaruh dan kendala yang ditemui oleh Satlantas Polresta Kota Banda Aceh dalam mengkomunikasikan aturan berlalu lintas yang benar kepada masyarakat pengguna jalan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran, bentuk-bentuk, pengaruh dan kendala mongkomunikasikan upaya tersebut. Penelitian ini menggunakan teo…
PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENC…
ABSTRAK
IMANDA, PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh )
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
(iv, 59) pp., bibl.
( Mahfud, S.H., LLM )
Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional. Polri berdasarkan Undang-U…
PENANGANAN KEJAHATAN JALANAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA BANDA ACEH
YUSNIDARIANTI, PENANGANAN KEJAHATAN JALANAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA KOTA BANDA ACEH
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(iv, 71), pp., tabl., bibl.
MOHD. DIN, S.H., M.H.
Kejahatan jalanan (street crimes) dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365), pemerasan (Pasal 368), pemerkosaan atau rape (Pasal 285), penganiayaan (Pasal 35…
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN LABEL HALAL YANG TIDAK …
ABSTRAK
JULIANATIN
2015
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN LABEL HALAL YANG TIDAK TERSERTIFIKASI PADA PRODUK MAKANAN DI INDONESIA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(iv,54) pp, bibl.
T. HAFLISYAH, S.H.,M.HUM
Peraturan tentang label halal suatu produk sebenarnya telah ada, yakni Undang Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sert…
