Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMASANGAN KACA FILM TANPA IZIN (SUATU PENELITIAN DI…

WANTY ZAIKHUN N

iii PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMASANGAN KACA FILM TANPA IZIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,55),pp.,bibl.,tabl.,app. Tarmizi, S.H., M.Hum. ABSTRAK Wanty Zaikhun Navisha, 2017 Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merumuskan ancaman pidananya, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kac…

DUALISME PENERAPAN HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PROVI…

AMRINA HABIBI

ABSTRAK Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) menyatakan secara tegas bahwa “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan e. kejahatan seksual. U…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH USTAD TERHADAP ANAK (SUATU PENEL…

Muhammad Alfian

ABSTRAK Muhammad Alfian, 2017 Nursiti, S.H., M.Hum Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, namun dalam prakteknya masih terjadi khususnya di Kota …

“TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI OLEH ANAK” (ST…

REZKI FAUZI

ABSTRAK Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Hakim pada putusannya yang terdakwa anak wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, apabila hal tersebut tidak dipertimbangkan maka putusan tersebut batal demi hukum. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Putusan Hakim juga harus…

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MEROKOK DI SARANA KESEHATAN BERDASARKAN QANUN B…

NURUL RISKIYANA

ABSTRAK Nurul Riskiyana, 2017 Nursiti, S.H., M.Hum. Pasal 5 Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menyebutkan bahwa, “Setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok”. Ditemukan banyak pelanggaran terhadap larangan merokok di KTR, khususnya di tempat pelayanan kesehatan seperti yang terjadi di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA), Rumah Sakit (R. S) Fakinah, R. S. Ibu dan Anak, dan R. S. Meuraxa, yang berdomisili di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untu…

UPAYA POLISI KEHUTANAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DIKAWASAN…

Muhammad Yusup

ABSTRAK MUHAMMAD YUSUP. UPAYA POLISI KEHUTANAN DALAM 2017 MENCEGAH TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN GAYO LUES Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,60), pp.,bibl.,tabl. (M. Iqbal, S.H., M.H) Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan. Namun ke…

PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM MEWUJUDKAN BUSANA ISLAMI PADA PEMBUATAN VIDEOKLI…

Syafridawati

ABSTRAK PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM MEWUJUDKAN PEMAKAIAN BUSANA ISLAMI PADA PEMBUATAN VIDEOKLIP LAGU ACEH (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,59) pp.,tabl.,bibl. (Dr. Suhaimi S.H.,M.Hum) Pasal 13 Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam menyebutkan bahwa setiap orang Islam wajib menggunakan busana Islami, Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksana…

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MEREK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKS…

FAISAL MOGA

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MEREK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON NOMOR : 70/PID.B/2015PN-LSK DAN NOMOR : 71/PID.B/2015/PN-LSK. Faisal Moga Dahlan Sanusi ABSTRAK Pasal 91 Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja dan tan pahak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penj…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) (SUATU P…

Agung Kurniawan B

ABSTRAK Agung Kurniawan B, 2016 Adi Hermansyah, S.H., M.H Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 280 menjelaskan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000, dalam kasus t…

IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PADA BPJS KETENAGAKERJAAN…

M. ILHAM SAFANA

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK