DAMPAK YURIDIS TIDAK ADANYA KETENTUAN DALAM KUHAP TENTANG TEMBUSAN SURAT PERI…
DAMPAK YURIDIS TIDAK ADANYA KETENTUAN DALAM KUHAP TENTANG TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENAHANAN KEPADA PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITAHAN KARENA DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA
Isfandika
Mohd. Din
Iman Jauhari
ABSTRAK
Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam perkara pidana selain diproses berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, juga harus diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan kepegawaian. …
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SU…
ABSTRAK
MUHAMMAD ABRAAR,
(2021)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 56), pp., tabl., bibl.
NURSITI, S.H., M.Hum
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara konsisten. Perlindungan hukum terhadap korban…
RASIONALISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH SESUAI DENGAN P…
ABSTRAK
Yulianda, Rizki. 2017. Rasionalisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Sesuai Dengan Peran Dan Fungsinya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh). Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing:
(1) Drs. Amirullah, M. Si, (2) Erna Hayati, S.H, M. Hum
Kata Kunci : Rasionalisasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah, Peran, Fungsi
Penelitian ini membahas tentang “Rasionalisa…
- FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PEMENUHAN HAK TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA …
ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Suatu Penelitian Di SATLANTAS Gayo Lues)
(Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala)
(v, 50), pp., tabl., bibl.
Ainal Hadi, S.H., M.Hum
Pasal 240 Undang-UndangNomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyatakan, bahwa hak korban kecelakaan lalu lintas yaitu mendapatkan pertolongan dan pengobatan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu…
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU (SUATU…
ABSTRAK
Aulia Arzia,
2017
Adi Hermansyah, S.H., M.H
Pasal 114 ayat (2) Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima…
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMASANGAN KACA FILM TANPA IZIN (SUATU PENELITIAN DI…
iii
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PEMASANGAN KACA FILM TANPA
IZIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum
Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii,55),pp.,bibl.,tabl.,app.
Tarmizi, S.H., M.Hum.
ABSTRAK
Wanty Zaikhun Navisha,
2017
Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
merumuskan ancaman pidananya, “Setiap orang yang mengemudikan
Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi
persyaratan teknis yang meliputi kac…
TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH USTAD TERHADAP ANAK (SUATU PENEL…
ABSTRAK
Muhammad Alfian,
2017
Nursiti, S.H., M.Hum
Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, namun dalam prakteknya masih terjadi khususnya di Kota …
