Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PERSEPSI PENGUNJUNG PANTAI LAMPUUK TERHADAP ATURAN SYARIAT ISLAM DI ACEH
Syaifullah
Kepariwisataan merupakan salah satu bidang yang menjadi ruang lingkup di dalam penegakan Syariat Islam yang ada di wilayah Provinsi Aceh. Pantai Lampuuk merupakan salah satu objek wisata yang ada di wilayah Aceh yang menerapkan Syariat Islam di dalam pengelolaannya, namun walaupun ada upaya penegakan Syariat Islam di kawasan pantai Lampuuk tetap saja ada pengunjung atau wisatawan yang tidak mematuhi penegakan Syariat Islam yang berlaku. Tujua…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (ANALISIS TERHAD…
Bahirah Safriadi
Hukum waris merupakan salah satu materi esensial yang diatur dalam hukum Islam. Kewarisan menurut Islam diuraikan secara komprehensif dalam nash Al-Quran dan Hadist. Di Indonesia, kewarisan Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Putusan Mahkamah Agung Nomor 86K/AG/1994 menyebutkan bahwa anak perempuan seorang diri menjadi ashabah bi nafsih atau pewaris tunggal yang mampu menghijab pamannya. Putusan ini menimbulkan polemik di masyarakat karena menurut pendapat jumhur ulama anak pe…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DILUAR PERKAWINAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MK NO 46/P…
Muhammad Dusuki Safriadi
Menurut Pasal 43 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan), telah menggarisbawahi seorang anak memiliki pertalian keperdataan kepada perempuan selaku ibu yang melahirkannya dan kerabat ibunya bila ia terlahir diluar pernikahan. Berdasarkan Uji Materil Pasal tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK), Hakim beranggapan, Pasal ini melanggar prinsip keadilan terhadap sang anak dan bertentangan dengan konstitusi. Putusan MK Nomor.46/PUU-VIII/2010, meneta…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
MUHAMMAD NAUWAL FIDA
Dalam seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, muncul permasalahan yang terjadi didalam masyarakat, yaitu sering terjadi perkawinan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan.yang mana hal tersebut bertentangan dengan undang-undang perkawinan dan juga kompilasi hukum islam,di dalam undang-undang Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan perkawinan telah ditentukan didalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal (7) aya…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYELENGGARA JARIMAH MAISIR (SUATU PENELITIAN DI W…
SELI KAYU WANGI
Penyelenggara jarimah maisir diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Namun pada k…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENCATATAN STATUS NIKAH SIRI DALAM KARTU KELUARGA
Nazar Fuadi Nur
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENCATATAN STATUS NIKAH SIRI DALAM KARTU KELUARGA Nazar Fuadi Nur Azhari** Efendi*** ABSTRAK Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) menetapkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah. Fakta hukum bahwa nikah siri di Indonesia telah menuai pro dan kontra di kalangan ahli hukum Islam. Pasal 11 ayat (1) dan juga Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TERHADAP BEKAS SU…
Shintya Netria Putri
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TERHADAP BEKAS SUAMI YANG SAKIT MENTAL (Studi Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa) Shintya Netria Putri Dr. Darmawan, S.H., M.Hum. Dr. Iman Jauhari, S.H.,M.Hum. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Namun gugatan pembagian harta bersama tersebut terdapat beberapa permohonan guga…
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
ANALISIS PENETAPAN PERWALIAN IBU KANDUNG TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK PE…
Ghifar Afghany
Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 2/Pdt.P/2021/MS.Bna. yang menetapkan ibu kandung sebagai wali terhadap anak kandungnya, menjadi dasar untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum menyebabkan adanya pertentangan hukum. Di satu sisi berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ibu kandung sebagai orang tua mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum. Pada sisi yang lain, berdasarkan penetapan tersebut ibu kandung sebagai wali mewakili an…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PEMINUM KHAMAR DALAM QANUN JINAYAH DI ACEH
Ira Nurliza
FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PEMINUM KHAMAR DALAM QANUN JINAYAH DI ACEH IRA NURLIZA SYAHRIZAL ABBAS RIZANIZARLI ABSTRAK Aceh diberikan kebijakan untuk menyelenggarakan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Kebijakan pelaksanaan Syariat Islam diimplementasikan melalui peraturan yang dikenal dengan Qanun. Pembentukan Qanun tersebut bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam mengambil sebuah…
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya