Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PERAN BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK (KESBANGPOL) ACEH DALAM MENSOSIALISASIKAN…
RAHMA FAZWA MAHARANI
ABSTRAK Maharani, Rahma Fazwa. 2017. Peran Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Aceh dalam Mensosialisasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Aceh. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: (1) Drs. M. Nasir Basyah, M.Si (2) Dr. Saiful Usman, S.Pd., M.Si Kata kunci: Sosialisasi, Revolusi Mental, Kesbangpol Aceh Penelitian ini tentang “Peran Kesbangpol Aceh dalam Mensosia…
- FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, BELANJA PEMERINTAH, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA …
MAULIDIL AKMAL
ABSTRACT Title : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pemerintah, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Empat Negara Asia (China, Singapura, Indonesia, Korea Selatan) Name : Maulidil Akmal NIM : 1301101010022 Faculty/Program : Ekonomi dan Bisnis/Ekonomi Pembangunan Supervisor : Zulkifli, S.E., M.Si. This research aims at finding out and analyzing the influence of economic growth, government spending, and index of human development on the par…
- FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA…
SITI AQLIMA
SitiAqlima 2017 ABSTRAK TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 76) pp.,bibl.,tabl. Rizanizarli, S.H, M.H. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa), sebagai mana definisi tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 di mana setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat me…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
ANALISIS DAMPAK KETIMPANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH TERHADAP KEMISKINAN D…
Yuwanda Irmiyanti
ANALISIS DAMPAK KETIMPANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH TERHADAP KEMISKINAN DI WILAYAH BARAT SELATAN PROVINSI ACEH Oleh Yuwanda Irmiyanti / Agribisnis Universitas Syiah Kuala ABSTRAK Kesejahteraan suatu wilayah dapat di lihat dari besarnya PDRB per kapita serta peran sektor-sektor di dalamnya sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di setiap daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak ketimpangan pertumbuhan ekonomi wilayah t…
- Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DANA ASPIRASI OLEH ANGGOTA LEGISLATIF (SUA…
Ari Yusfizal
ABSTRAK ARI YUSFIZAL TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN 2017 DANA ASPIRASI OLEH ANGGOTA LEGISLATIF (Suatu Penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 63), pp, bibl, app (M. ZUHRI, S.H.,M.H.) Pasal 3 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadila…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI A…
Haikal Luthfi
ABSTRAK HAIKAL LUTHFI, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ABDYA YANG DILAKUKAN KIP ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2017 (vi, 61), pp., bibl., tbl. (ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H.) Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2016 telah ditentukan secara jelas hal-hal yang dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KIP Kabup…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR (SUATU PENELITIAN DI SATUAN TUGAS S…
NOVI NIAZARI
i ABSTRAK Novi Niazari, Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar 2017 (Suatu Penelitian di Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,68) pp.,bibl.,tabl. (Tarmizi, S.H., M.Hum) Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai Tindak Pidana Pungutan Liar dan pengaturan mengenai pungutan liar juga terdapat di dalam Pasal 368, 423, dan 425 KUH…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
UPAYA PENYADAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Septian Prawira
ABSTRAK Septian Prawira, 2017 Mahfud, S.H., LLM. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”. Akan tetapi, Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang KPK) yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan …
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
TINJAUAN YURIDIS PESAWAT TERBANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN HIPOTIK DI DALAM UNDAN…
MUHAMMAD WALIYULLAH
ABSTRAK MUHAMMAD WALIYULLAH, TINJAUAN YURIDIS PESAWAT TERBANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN HIPOTIK DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 52) pp.,bibl. Kadriah, S.H., M.Hum. Pembebanan pesawat terbang secara utuh oleh debitur sebagai objek jaminan kredit tidak dapat dilakukan lagi saat ini. Dengan demikian debitur hanya dapat menjaminkan mesin dan kerangka pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit. Hal ini timbul dikarenakan…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya