TINDAK PIDANA PEMILU DALAM MASA KAMPANYE PADA PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TA…
ABSTRAK
MUHAMMAD RIVALDI, TINDAK PIDANA PEMILU DALAM MASA KAMPANYE PADA PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN ACEH BESAR
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,53), pp., tabl, bibl
TARMIZI S.H.,M.Hum
Pasal 275 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) Tahun dan Denda paling banyak Rp12.000.000 (Dua …
FAKTOR-FAKTOR KEKALAHAN PROF. DR. DARNI M DAUD. MA DALAM PEMILUKADA ACEH PADA…
ABSTRAK
MUHAMMAD FEBRI, 2017 FAKTOR-FAKTOR KEKALAHAN PROF.
Dr. DARNI M DAUD, MA DALAM
PEMILUKADA ACEH PADA PERIODE
2012-2017
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala
(Dr Syarifuddin Hasyim, SH., M. Hum)
(ix,72), pp., bibl., app.
Dr. Darni M Daud adalah tokoh akademisi Aceh yang sudah di akui baik
nasional, lokal hingga international bahwa beliau adalah seorang pemikir dalam
bidang Akademisi. Kemudian beliau mencoba untuk turun ke dunia politik lewat
Pemilukada…
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENGARUH PEMECATAN KEUCHIK DI KECAMATAN DARUL IMARAH TERHADAP KEKALAHAN PASAN…
ABSTRAK
TIA NANDA, 2017 PENGARUH PEMECATAN KEUCHK DI KECAMATAN DARUL IMARAH TERHADA KEKALAHAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI (SAIFUDIN YAHYA – JUANDA M. DJAMAL) PADA PILKADA TAHUN 2017 DI ACEH BESAR
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala
(Radhi Darmansyah, M.Sc)
Kecamatan Darul Imarah adalah salah satu kecamatan di Aceh Besar dengan penduduk yang sangat banyak. Bupati Aceh Besar Muklis Basyah mencabut SK 28 Keuchik Dar…
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/SKLN-XI/2013 TENTANG KEWENAN…
ABSTRAK
(Zainal Abidin. S.H.,M.Si)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan syarat mengajukan gugatan/permohonan dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah lembaga Negara. Pasal 61 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 menyatakan, pemohon adalah lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang persengketakan. Bawaslu …
PELAKSANAAN PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF OLEH PANITIA PE…
ABSTRAK
KAUSHAR, PELAKSANAAN PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF OLEH PANITIA PENGAWAS PEMILU Di KOTA BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 55), pp.,tabl,.bibl,.
(M. Zuhri, S.H., M.H.)
Pelaksanaan pengawasan alat peraga kampanye merupakan salah satu tahapan kampanye pemilu legislatif, dalam pemasangan alat peraga kampanye sudah di atur mekanismenya dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewa…
PERAN KOMITE PERALIHAN ACEH DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH (STUDI KASUS GAN…
ABSTRAK
ARSIL, PERAN KOMITE PERALIHAN ACEH DALAM MENJAGA
2014 PERDAMAIAN DI ACEH
(Studi Kasus Gangguan Keamanan menjelang Pemilukada 2012 di Banda Aceh)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala
(xii,58),App,tabl,bibl.
(Dr. Syarifuddin Hasyim, SH., M.Hum dan Dr. Effendi Hasan, MA)
Sebagai pihak yang pernah terlibat konflik dengan Pemerintah, Komite Peralihan Aceh mempunyai peran yang besar dalam menjaga dan merawat perdamaian di Aceh, su…
KEKERASAN DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 DI ACEH UTARA
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan kekerasan yang terjadi dalam pemilu legislatif 2014 di Aceh Utara, penelitian ini menggunakan teori trias politika dan teori raison d’etre. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif purposive sampling, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan ada beberapa penyebab terjadinya kekerasan dalam pemilu legislatif 2014, diantaranya persaingan politik tidak sehat, partai pesaing dianggap sebagai a…
PENGGUNAAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN…
Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013, menyebutkan bahwa Alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, tempat pelayanan kesehatan, gedung pemerintah, lembaga pendidikan, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan. Memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan Baliho hanya diperuntukan bagi Partai Politik yang memuat nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, …
STRATEGI CALON LEGISLATIF PARTAI NASIONAL ACEH DALAM MEMANFAATKAN JEJARING SO…
TEUKU IMAM MAULANA
2014 ABSTRAK
STRATEGI CALON LEGISLATIF PARTAI NASIONAL ACEH DALAM MEMANFAATKAN JEJARING SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN POPULARITAS PADA PEMILU 2014
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (viii, 63), pp., bibl., app. (Radhi Darmansyah, M. Sc dan Maimun, S.Pd,. MA)
PNA merupakan salah satu partai politik lokal yang berada di Aceh sekaligus menjadi peserta pemilu legislatif 2014. Kampanye yang dilakukan setiap para caleg PNA di jejaring sosial agar men…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2014
- Baca Selengkapnya