PARTISIPASI POLITIK DAN BUDAYA POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEUCHIK DI …
ABSTRAK
Alinda, Nur. 2021. Partisipasi Politik Dan Budaya Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Keuchik Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam. Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing :
1) Drs. M. Nasir Basyah, M.Si 2) Irwan Putra, S.Pd.,M.Pd
Kata kunci: Partisipasi Politik, Budaya Politik, Pemilihan Keuchik
Penelitian ini akan mengkaji bagaimana partisipasi politik dan budaya politik masyarakat Desa K…
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PEMENANGAN PILPRES 2014 DI BANDA ACEH (STUDI TERH…
ABSTRAK
Penelitian ini mengenai strategi komunikasi politik pemenangan Pilpres
2014 di Banda Aceh (studi terhadap tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi politik yang
dilakukan oleh tim sukses Joko Widodo-Jusuf kalla dan tantangan yang dihadapi
oleh tim sukses dalam pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Banda Aceh.
Dasar-dasar teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah teori marketing
politik (political mark…
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILUKADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN…
ix
ABSTRAK
ROLLY MARTAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILUKADA
2015 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 2012 (STUDI PADA PULAU ACEH DAN SABANG)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (ix, 82), pp., bibl., tble. digrm. app.
(Drs. Zainal Abidin AW, M.Si dan Radhi Darmansyah, M. Sc)
Partisipasi masyarakat merupakan bagian dari sistem politik demokrasi yang dapat diartikan sebagai suatu mekanisme melalui setiap keputusan politik atau kebijaksanaan umum yang diatur, dirumuskan…
TINDAK PIDANA PEMILU DALAM MASA KAMPANYE PADA PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TA…
ABSTRAK
MUHAMMAD RIVALDI, TINDAK PIDANA PEMILU DALAM MASA KAMPANYE PADA PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN ACEH BESAR
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,53), pp., tabl, bibl
TARMIZI S.H.,M.Hum
Pasal 275 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) Tahun dan Denda paling banyak Rp12.000.000 (Dua …
FAKTOR-FAKTOR KEKALAHAN PROF. DR. DARNI M DAUD. MA DALAM PEMILUKADA ACEH PADA…
ABSTRAK
MUHAMMAD FEBRI, 2017 FAKTOR-FAKTOR KEKALAHAN PROF.
Dr. DARNI M DAUD, MA DALAM
PEMILUKADA ACEH PADA PERIODE
2012-2017
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala
(Dr Syarifuddin Hasyim, SH., M. Hum)
(ix,72), pp., bibl., app.
Dr. Darni M Daud adalah tokoh akademisi Aceh yang sudah di akui baik
nasional, lokal hingga international bahwa beliau adalah seorang pemikir dalam
bidang Akademisi. Kemudian beliau mencoba untuk turun ke dunia politik lewat
Pemilukada…
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENGARUH PEMECATAN KEUCHIK DI KECAMATAN DARUL IMARAH TERHADAP KEKALAHAN PASAN…
ABSTRAK
TIA NANDA, 2017 PENGARUH PEMECATAN KEUCHK DI KECAMATAN DARUL IMARAH TERHADA KEKALAHAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI (SAIFUDIN YAHYA – JUANDA M. DJAMAL) PADA PILKADA TAHUN 2017 DI ACEH BESAR
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala
(Radhi Darmansyah, M.Sc)
Kecamatan Darul Imarah adalah salah satu kecamatan di Aceh Besar dengan penduduk yang sangat banyak. Bupati Aceh Besar Muklis Basyah mencabut SK 28 Keuchik Dar…
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/SKLN-XI/2013 TENTANG KEWENAN…
ABSTRAK
(Zainal Abidin. S.H.,M.Si)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan syarat mengajukan gugatan/permohonan dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah lembaga Negara. Pasal 61 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 menyatakan, pemohon adalah lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang persengketakan. Bawaslu …
PELAKSANAAN PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF OLEH PANITIA PE…
ABSTRAK
KAUSHAR, PELAKSANAAN PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF OLEH PANITIA PENGAWAS PEMILU Di KOTA BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 55), pp.,tabl,.bibl,.
(M. Zuhri, S.H., M.H.)
Pelaksanaan pengawasan alat peraga kampanye merupakan salah satu tahapan kampanye pemilu legislatif, dalam pemasangan alat peraga kampanye sudah di atur mekanismenya dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewa…