PENGARUH SANKSI PIDANA DAN UPAYA PENANGGULANGAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TE…
ABSTRAK
FAISAL,
2015 PENGARUH SANKSI PIDANA DAN UPAYA PENANGGULANGAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP RESIDIVIS (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(v,53), pp, bibl, app.
(.M.Iqbal, S.H., M.H.)
Ketentuan Pidana Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ketentuan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikutidengan kekerasan atau ancaman…
TINDAK PIDANA PELECEHAN TERHADAP PENGADILAN (CONTEMPT OF COURT) DALAM SISTEM …
TINDAK PIDANA PELECEHAN TERHADAP PENGADILAN ( CONTEMPT OF COURT ) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, butir 4 alinea ke 4, menerangkan maksud dari perlu dibuatnya suatu peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang ancaman sanksi atau hukuman mengenai perbuatan, tingkah laku, serta perkataan-perkataan yang dianggap dapat merendahkan kehormatan pera…
TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE (SUATU PENELITIAN DI WIL…
ABSTRAK
RANGGA RIZKI TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL
PRADANA, BELI SECARA ONLINE (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
2015 ( vi, 65 ), pp., tabl., bibl., app.
M. IQBAL, S.H., M.H.
Tindak pidana penipuan dalam jual beli secara online pada dasarnya sama seperti penipuan pada umumnya namun yang membedakan hanyalah pada sarana yang digunakan yaitu dengan menggunakan media elektronik. Dasar hukum yang dapat menjerat pelaku tin…
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BAWANG DARI KAWASAN BEBAS SABANG KE BANDA ACEH(SU…
ABSTRAK
RULLY PRADITYA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BAWANG DARI KAWASAN BEBAS SABANG KE BANDA ACEH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Bea dan Cukai Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 56)pp, tabl, bilb
Riza Nizarli S. H., M. H
Pasal 102 huruf (a), (b) dan (f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan ditentukan, bahwa mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai da…
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BATU GIOK DALAM KAWASAN HUTAN LINDUN…
ABSTRAK
MUHAMMAD DUSTUR PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BATU GIOK DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG DI NAGAN RAYA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,54), pp., bibl.
Ainal Hadi, S.H., M.Hum
Pasal 17 (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Perusakan Hutan secara tegas melarang pengunaan kawasan hutan tanpa izin yang berbunyi Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, ancaman hu…
PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DI LEMBA…
ABSTRAK
DEWI PRIHATIYANINGSIH, PELAKSANAAN PEMBINAAN
(2014) TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BANDA ACEH
FakultasHukumUniversitasSyiah Kuala
(v, 72) pp., bibl.
TARMIZI, S.H., M.Hum.
Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa narapidana yang melakukan pelanggaran pada saat proses pembinaan di Lembaga Pemasyrakatan akan dikenakan sanksi yang keputusannya dapat diambil oleh Kepa…
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS TANAMAN GANJA (CANNABIS SATIVA) (SUA…
ABSTRAK
ABDUL HAFIZ, PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS TANAMAN GANJA (cannabis sativa) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(iv,61), pp., tabl., bibl.
Mahfud, S.H., LL.M.
Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan pered…
PENERAPAN TINDAKAN DISKRESI TEMBAK DI TEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS KEPO…
ABSTRAK
RONY PAHALA SILABAN, PENERAPAN TINDAKAN DISKRESI TEMBAK
2014 DI TEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,60)pp.,bibl.
(Mukhlis, S.H.,M.Hum.)
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia mengatur kewenangan tindakan Diskresi. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian diantaranya adalah t…
PENERAPAN SANKSI PIDANA TIDAK MELAPORKAN DAN PENEMUAN BENDA CAGAR BUDAYA MENU…
ABSTRAK
ANDI SAPUTRA,
2014
PENERAPAN SANKSI PIDANA TIDAK MELAPORKAN DAN PENEMUAN
BENDA CAGAR BUDAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG CAGAR BUDAYA(Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,62), pp., bibl.
Mukhlis SH.,M.Hum.
Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang menemukan benda yang diduga
Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya,…
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN OLEH DEBITUR KE…
ABSTRAK
DR. Dahlan Ali., S.H., M.Hum.
Kasus ancaman kekerasan yang diterima oleh kolektor sudah merupakan hal yang lazim. Pasal 335 ayat 1 telah disebutkan bahwa barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan tidak menyenangka…
