TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (SUATU…
Tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama terdapat dalam Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa, diberikan ancaman terberat yaitu seseorang dapat dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Namun kenyataannya sekarang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama masih juga terjadi. Sebelum terjadinya pembunuhan berencana mereka mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama disebuah pondok. Setelah itu barulah mereka melakukan pemb…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN ABORSI YANG DILAKU…
ABSTRAK
SEPTIARA MEKAR SARI,
2019
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(viii, 54) pp.,bibl.,app.
Dr.Rizanizarli, S.H, M.H.
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya,bebas dari an…
STRATEGI KOMUNIKASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA…
Strategi komunikasi sejatinya ialah perencanaan (planning) ataupun manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimnana strategi komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data penelitian berupa wawancara terstrukur dan dokumentasi. Acuan berpikir dalam penelitian ini menggunakan Teori Perenca…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Komunikasi, Banda Aceh - 2025
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (SUAT…
Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan “ setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Ukubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh) bulan”. Namun dalam kenyataannya walaupun sudah ada sanksi yang tegas di dalam Qanun, masih saja ditemukan kasus…
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN S…
Pelindungan terhadap korban kekerasan seksual merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan dan pemulihan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai instrumen hukum nasional yang secara khusus mengatur jenis-jenis kekerasan seksual serta mekanisme pelindungan korban secara menyeluruh. Secara normatif, UU ini telah memberikan jaminan pelindungan yang kuat melalui pendekatan berbasis korban yang mene…
ANALISIS KEMISKINAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT KRIMINALITAS DI ACEH
ABSTRAK
ANALISIS KEMISKINAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT KRIMINALITAS DI ACEH
Oleh: Indra Ismawan
NPM 2301201010012
Pembimbing 1 : Prof. Dr. T. Zulham, S.E., M.Si
Pembimbing 2 : Prof. Dr. Suriani, S.E., M.Si.
Aceh mengalami fenomena sosial yang ironis dengan tingkat kriminalitas semakin tinggi yang dibarengi dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan nasional serta kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemi…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN NOMOR: 5/PID.SUS-ANAK…
ABSTRAK
ARNEL ARI PUTRA
HARAHAP,
(2021)
M. Iqbal, S.H., M.H.
Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bahwa identitas Anak, Anak korban, dan Anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Pasal 81 ayat (5) UU SPPA menyebutkan bahwa pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir (Ultimum remedium), akan tetapi, ketentuan pasal-pasal tersebut belum terlaksana dalam putusa…
PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN RN(SUATU PENELITI…
ABSTRAK
TEUKU FARRAZ NARSYAD,
(2021)
PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 53) pp.,bibl.,tabl.
(Nursiti, S.H., M.Hum.)
Di dalam pada Pasal 1 angka 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat (Qanun Jinayat) dijelaskan bahwa restitusi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga ber…
