Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PENOLAKAN TUNTUTAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDAN…
DIANDRA AYASHA SOESM
ABSTRAK DIANDRA AYASHA SOESMAN PENOLAKAN TUNTUTAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 81) pp., tabl., bibl., app. RIZANIZARLI, S.H., M.H. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pidana tambahan bagi terd…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA…
SITI AQLIMA
SitiAqlima 2017 ABSTRAK TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 76) pp.,bibl.,tabl. Rizanizarli, S.H, M.H. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa), sebagai mana definisi tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 di mana setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat me…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
UPAYA PENYADAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Septian Prawira
ABSTRAK Septian Prawira, 2017 Mahfud, S.H., LLM. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”. Akan tetapi, Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang KPK) yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan …
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PERSEPSI CAMAT KABUPATEN PIDIE TERHADAP KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO…
Muharrir
MUHARRIR 2016 ABSTRAK PERSEPSI CAMAT KABUPATEN PIDIE TERHADAP KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO SEBAGAI PRESIDEN INDONESIA ( SUATU KAJIAN PADA UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI ) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (x, 56) , pp., bibl., app. ( Prof. Dr. Adwani, SH., M.Hum) Korupsi di Indonesia adalah penyakit endemik yang sulit sembuh. Penyakit ini sudah lama hinggap dan menyerang seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa. Peme…
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN KORUPSI DALAM PENYERTAAN MODAL DARI PEME…
Sahdansyah Putera Jaya
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYERTAAN MODAL DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA Sahdansyah Putera Jaya Alvi Syahrin Suhaimi Dahlan Ali ABSTRAK Rumusan Pasal 33 UUD 1945 tersebut merupakan derivasi dari nilai-nilai ekonomi kerakyatan yang diabstraksikan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, ras dan budaya yang dikenal dengan kehidupan komunal akan tetap dalam bingkai Bhin…
- Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PENGEMBANGAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN N…
Feri Ichsan Karunia
PENGEMBANGAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM BUMN (PERSERO) YANG TERINDIKASI KORUPSI Fery Ichsan Karunia Alvi Syahrin Ilyas Ismail Mohd. Din ABSTRAK Insinkronisasi pengaturan keuangan negara membuat inkonsistensinya pengertian keuangan negara, terutama dalam pengelolaan keuangan dalam BUMN yang tidak terlepas dari peranan direksi. Direksi dapat dituntut di pengadilan karena disangka/ didakwa telah melakukan tindakan yang merugi…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
KEWENANGAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Satria Ferry
ABSTRAK Kewenangan penuntutan perkara dalam sistem peradilan pidana Indonesia dilaksanakan oleh Kejaksaan RI, sejak terbentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), KPK juga diberikan kewenangan melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, maka untuk Indonesia telah memiliki dua lembaga penuntutan di bidang penanganan perkara tindak pidana korupsi, hal demikian menimbulkan ketidakpastian dalam penega…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA OLEH P…
RD. Rangga Fadhilah
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA OLEH PENYIDIK KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie) Rd. Rangga Fadhilah* Husni** Dahlan*** Abstrak Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan oleh Bupati/Wakil Bupati Pidie maupun oleh perangkat daerah lainnya sebagai pejabat daerah sangat menuntut adanya kehati-hatian, profesionalitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kenyataan memperlihatkan bahwa walaupun sudah bekerja profesional, jujur, adil, dan bertanggungjawab, namun tidak te…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN…
Ibsaini
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh) Ibsaini*) Mohd. Din**) Mahdi Syahbandir***) ABSTRAK Korporasi dalam UUPTPK merupakan salah satu subjek hukum yang dapat dibebani pertanggung jawaban pidana. Sejauh ini, di Indonesia pembebanan tanggung jawab pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat jarang …
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya