KAJIAN PEMANFAATAN SEKAM PADI SEBAGAI BAHAN ADISI DALAM PEMBUATAN ASBES S…
Telah dilakukan penelitian tentang kajian pemanfaatan sekam padi sebagai bahan adisi pada pembuatan asbes semen; pengaruh komposisi sekam padi terhadap kuat lentur. Tujuan penelitian ini adalah sebagai upaya pemanfaatan limbah pertanian berupa sekam padi untuk menggantikan sebagian serat kain sebagai bahan campuran pembuatan asbes semen dan untuk mengetahui pengaruh komposisi sekam padi terhadap kuat lentur. Pada penelitian ini dibuat asbes semen dengan cara mencampur semen, agregat…
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PADA OPERASI YUSTISI …
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan pasal 93 yang berbunyi setiap orang yang tidak mematuhi atau menghalang-halangin penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedarudaratan kesehatan masyarakat di pidana paling lama satu tahun atau denda maksimal 100.000.00, selanjut nya Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protkol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19.
Tujuan Penulisan skripsi ini yaitu unt…
KAJIAN PAPARAN RADIASI DARI DAHAN BAKU SEMEN DENGAN MENGGUNAKAN DETEKTOR SIN…
Telah dilakukan penelitian dengan judul kajian paparan radiasi dari bahan baku semen dengan menggunakan detektor sintilasi. Tujuan pengukuran ini yaitu mendeteksi dan membandingkan nilai cacahan radiasi dari bahan baku semen (batu kapur dan lempung) dan semen. Mengitung konsentrasi radionuklida yang terdapat dalam bahan baku semen (batu kapur dan lempung) dan semen. Alat yang digunakan adalah detektor sintilasi dan perangkatnya. Pengukuran cacahan lat…
DAMPAK YURIDIS TIDAK ADANYA KETENTUAN DALAM KUHAP TENTANG TEMBUSAN SURAT PERI…
DAMPAK YURIDIS TIDAK ADANYA KETENTUAN DALAM KUHAP TENTANG TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENAHANAN KEPADA PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITAHAN KARENA DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA
Isfandika
Mohd. Din
Iman Jauhari
ABSTRAK
Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam perkara pidana selain diproses berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, juga harus diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan kepegawaian. …
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SU…
ABSTRAK
MUHAMMAD ABRAAR,
(2021)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 56), pp., tabl., bibl.
NURSITI, S.H., M.Hum
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara konsisten. Perlindungan hukum terhadap korban…
RASIONALISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH SESUAI DENGAN P…
ABSTRAK
Yulianda, Rizki. 2017. Rasionalisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Sesuai Dengan Peran Dan Fungsinya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh). Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing:
(1) Drs. Amirullah, M. Si, (2) Erna Hayati, S.H, M. Hum
Kata Kunci : Rasionalisasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah, Peran, Fungsi
Penelitian ini membahas tentang “Rasionalisa…
- FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PEMENUHAN HAK TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA …
ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Suatu Penelitian Di SATLANTAS Gayo Lues)
(Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala)
(v, 50), pp., tabl., bibl.
Ainal Hadi, S.H., M.Hum
Pasal 240 Undang-UndangNomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyatakan, bahwa hak korban kecelakaan lalu lintas yaitu mendapatkan pertolongan dan pengobatan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu…
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU (SUATU…
ABSTRAK
Aulia Arzia,
2017
Adi Hermansyah, S.H., M.H
Pasal 114 ayat (2) Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima…
