Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH (SUATU…

PUTRI NABILA

Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Walaupun ancaman hukuman termasuk berat, namun kenyataannya pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih masih saja terjadi. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pe…

PENCABULAN ANAK OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS…

NAFA FARADINA

ABSTRAK Nafa Faradina, (2025) PENCABULAN ANAK OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA NOMOR 168/Pid.Sus/2023/PT. PLK) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,54) pp., bibl., app. ( Ainal Hadi, S.H., M.Hum.) Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak memerlukan perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Perkara pada Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PT.Plk merupaka…

TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA (SUATU PENELITIAN D…

MUHAMMAD HAIKAL

Penipuan dapat dilakukan secara individu ataupun secara bersama-sama yang disebut sebagai penyertaan. KUHP mengatur penipuan pada Pasal 378 yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu/ martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau agar memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat …

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DOKTER (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI B…

M. Fathin Ambia Jumitara

ABSTRAK M. FATHIN AMBIA JUMITARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DOKTER (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 65), pp.,tabl.,bibl. (2025) M. Iqbal, S.H., M.H. Pasal 268 Ayat (1) KUHP mengatur bahwa, barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pi…

KEWENANGAN MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH TENGGARA TERHADAP PELESTARIAN NIL…

Hariana Alastawarni

ABSTRAK Majelis Adat Aceh adalah badan hukum yang bertanggung jawab untuk memelihara, melestarikan, dan mempertahankan tradisi dan kebiasaan Aceh. Pelaksanaan nilai budaya adat pemamanen pada pesta perkawinan masyarakat suku Alas menunjukkan bahwa acara ini merupakan bentuk kunjungan keluarga atau undangan kehormatan yang dilakukan secara kolektif oleh masyarakat sekampung. Dalam tradisi ini, pihak yang diundang memberikan makanan kepada paman, sementara pihak yang mengundang menyertakan peu…

EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL UMKM DI ACEH (KAJIAN SERTIFIKA…

Firly

ABSTRAK Aceh memiliki Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Qanun ini bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Namun bedasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa angka UMKM sertifikasi halal di Kota Sabang masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan evaluasi kebijakan sistem jaminan sertifikasi halal pada produk UMKM di Kota Sabang, dan mengindentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan s…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI (ANALISIS PUTUSAN…

Taufik Hidayat

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1148 K/ PID.SUS/2020 TANGGAL 2 JUNI 2020) Taufik Hidayat* Dahlan** Darwawan*** ABSTRAK Dalam sektor konstruksi, tindak pidana dapat muncul akibat kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan yang ditimbulkan, kasus hukum yang melibatkan penyedia…

PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA JASA USAHA CUCI KENDARAAN BERMOTOR (DOORSMEER) DI …

M. ADHANUL ERFA

Pasal 19 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang-barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan. Pasal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Tetapi, dalam praktiknya pada usaha jasa cuci kendaraan bermotor (doorsmeer) di kabupaten Aceh Selatan seri…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO DALAM PENGEMBANGAN USAHA DI KABUPA…

fira salsabila

Sesuai dengan tugas pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya demikian pula tugas Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut, memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha mikro makanan tradisional dalam pengembangan usaha yang ada di Kabupaten Bireuen, sesuai pasal 5 Undang Undang Nomor. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Saat ini perannya masih dirasa kurang dalam memberikan dukungan maupun dorongan kepada pelaku usaha mikro dalam melakukan pengembangan usaha tersebut,…

PEMENUHAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 (ST…

Fariz Rifqi Faisal

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mensyaratkan bahwa Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi aktif, dan menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan pemilu. Namun, pada kenyataan dilapangan kesempatan penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilih dalam pelaksanaan pemilu. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana peran KIP dan Panwaslih dalam menjamin hak pilih, apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan, dan bagaimana upaya…


    SERVICES DESK