Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEWENANGAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENGANGKATAN APAR…

Iswandi

KEWENANGAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAMJABATAN STRUKTURAL (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Barat Daya ) Iswandi * * Suhaimi ** Gausyah *** Aparatur sipil negara yang merujuk pada pasal 1 UU Nomor 5 tahun 2014 adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah. Dalam hal pengangkatan Aparatur sipil negara dalam jabatan struktural didasarkan atas…

DETERMINAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH STUDI PAD…

Deli Marisa

DETERMINANTS OF CHANGES IN BUDGET WORK UNIT REGIONAL STUDY IN BANDA ACEH CITY GOVERNMENT DELI MARISA ABSTRACT This Research target is to test determinant change of budget set of [job/activity] peripheral of study area government of Town of Banda Aceh. Population which used in this research is entire/all accountancy entitas raising budget and solution of budget with DPRK Governmental environment Town of Banda Aceh. While sampel in this research is accountancy entitas mount…

PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN PUTU…

Linda Ulfa

PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN PUTUSAN NOMOR : 161/PID.B/2010/PN.BNA DENGAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Linda Ulfa* Mohd. Din** Dahlan Ali*** ABSTRAK Tindak pidana korupsi yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh satu orang, terkadang malah dilakukan oleh beberapa orang. Sehingga dalam proses penegakan hokum pidana sering dipergunakan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang lazim digunakan dalam suatu tindak pidana yang melibatkan lebih da…

MEKANISME PEMBAYARAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Intan Munirah

MEKANISME PEMBAYARAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Intan Munirah* Mohd.Din** Efendi*** ABSTRAKS Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mak…

PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, SISTEM PENGE…

ILHAMSYAH PUTRA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis dengan sumber data yang dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPK di Pemerintah Kota Lhokseumawe (31 SKPK), dengan responden ber…

ANALISIS KAUSALITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DI PROVINSI ACEH (S…

Mutia Sari Saifuddin

Analisis Kausalitas Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Di Provinsi Aceh (Studi Kasus Periode 2011-2014) dengan Metode Granger Causality Mutia Sari Saifuddin (1209200010042) Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis pola atau arah hubungan kausalitas antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah di Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan 23 Kabupaten/Kota tahun 2010 hingga 2014 (92 observasi). Analisis penelitian ini menggun…

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN KELUARGA PADA PROGRAM UPP…

IRMA DIMYATI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN KELUARGA PADA PROGRAM UPPKS DI PROVINSI SUMATERA UTARA Oleh : Irma Dimyati Nim : 1009200010068 Pembimbing : 1. Prof. Dr. Raja Masbar, M.Sc 2. Dr. Sofyan Syahnur, M.Si ABTRAK Tujuan utama dari penelitian ini Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan keluarga pada program UPPKS di Provinsi Sumatera Utara. Data-data yang digunakan sebagai bahan analisis …

ANALISIS PENGELOLAAN DANA TRANSFER OTONOMI KHUSUS PEMERINTAH ACEH MELALUI SAT…

MALKANIAR

ANALISIS PENGELOLAAN DANA TRANSFER OTONOMI KHUSUS PEMERINTAH ACEH MELALUI SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH Oleh : Malkaniar NIM : 1409200070137 Pembimbing : 1. Dr. ALIAMIN, M.Si. Ak, CA 2. Dr. rer. pol. HERU FAHLEVI, SE, M.Sc ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme dana transfer otonomi khusus Pemerintah Aceh. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan dana transfer otonomi khusus pada masing-masing model tata kelola…

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, KUALITAS SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN …

Sri Emilda

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, KUALITAS SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh Di Pemerintah Aceh) Oleh: SRI EMILDA NIM: 1309200070150 Pembimbing: 1. Dr. Hasan Basri, M.Com., Ak 2. Dr. rer. Pol. Heru Fahlevi, SE, M.Sc ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji kualitas sumber daya manusia, kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah …

  • Program Studi Magister Sains Ilmu Akuntansi Unsyiah, Banda Aceh - 2016
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMBERIAN TUNJANGAN PRESTASI KERJA, …

Marhamah

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMBERIAN TUNJANGAN PRESTASI KERJA, TEKANAN KERJA, DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KINERJA SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN PIDIE, KABUPATEN PIDIE JAYA, DAN KABUPATEN ACEH UTARA) Oleh : Marhamah Nim : 1409200070078 Pembimbing: 1. Dr.Muhammad Arfan, SE, M.Si, Ak, CA 2. Dr.Yossi Diantimala, SE, M.Si, Ak ABSTRAK Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Pemerintah Da…


    SERVICES DESK