PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN FISIK RNYANG DILAKUKAN OLEH ANAK…
ABSTRAK
JOHAN ARIFIN NST, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN KEKERASAN FISIK YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR DI
LINGKUNGAN SEKOLAH (Suatu Penelitian Di
Kota Medan)
2015 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v. 60) pp., tabl., bibl.
(Ainal Hadi, S.H., M.Hum.)
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak telah mengamanatkan mengenai kewajiban memberikan perlindungan
hukum terhadap anak pelajar di lingkungan sekolah dari tindakan kekerasan.
A…
TINDAK PIDANA P[ERJUDIAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KOTA SUBULUSALAM)
ABSTRAK
IIN PRATAMA TJ
2015
TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Subulussalam )
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(V,54,pp,table,bibl)
M.IQBAL, S.H., M.H.
Hukum positif indonesia melarang tindak pidana perjudian seperti yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 303 ayat (3) dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) dalam Pasal 1 ayat …
TINDAK PIDANA MELUKAI DAN MEMBUNUH GAJAH DI KABUPATEN ACEH JAYA
Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan, bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Undang - Undang tersebut juga mengatur tentang ancaman pidana terhadap pelanggaran dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, yaitu pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, barang siapa de…
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TUKANG GIGI YANG MELAYANI JASA LAYANAN ORTOD…
ABSTRAK
Ratu Nur Annisa, PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TUKANG GIGI YANG MELAYANI JASA LAYANAN ORTODONTI DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(V, 72). pp., bibl., tabl., app.
(IDA KEUMALA JEUMPA, S.H.,M.H.)
Ketentuan mengenai kewajiban tukang gigi memiliki izin dan tidak bekerja melampaui batas kewenangannya dal am menjalankan praktik telah diatur dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Terhadap delik tersebut diancam…
PENERAPAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN ALIRAN SESAT DI KOTA BANDA ACEH
Pasal 1 Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Pasal 156 a huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada intinya merupakan aturan mengenai perbuatan pidana terhadap agama dan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut. Di Aceh sendiri terdapat Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Kenyataannya penerapan tindak pidana terhadap suatu aliran yang dianggap sesat masih menjadi…
UPAYA PENYELESAIAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YAN…
ABSTRAK
MUHAMMAD NURUL FAJRI,
2015 UPAYA PENYELESAIAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DIPROSES PADA PERADILAN ADAT GAMPONG (Suatu Penelitian Di Kabupaten Pidie)
(v,58)pp,tabl,bibl,app
Fakultas Hukum Unsyiah
(Nursiti. S.H, M.Hum.)
Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat menegaskan bahwa ada 18 perkara yang diselesaikan pada peradilan adat gampong. Banyak orang mendifinisikan perselisihan dalam rumah tangga sama dengan kekera…
INKONSISTENSI PENGGUNAAN PASAL 28 I AYAT (1) UUD 1945 PADA PERTIMBANGAN DALAM…
ABSTRAK
KAUSAR YOVANDI, INKONSISTENSI PENGGUNAAN PASAL 28 I AYAT (1) UUD 1945 PADA PERTIMBANGAN DALAM PUTUSAN PIDANA MATI KASUS NARKOTIKA
(Analisis Putusan No. 38PK/Pid.Sus/2011 dan Putusan No. 39PK/Pid.Sus/2011)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 54), pp., bibl.,
(Dr. MOHD DIN, S.H., M.H.)
Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Sehingga dalam putu…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR : 22/PID.AN/2012/…
ABSTRAK
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR: 221/PID-AN/2012/PN-JTH TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
( iv,78) pp, bibl, app.
(Nursiti, S.H., M.Hum.)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Hal ini berarti hakim dapat menjatuhkan putusan tidak dalam bentuk pidana, tetapi dalam bent…
