Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGIBARAN BENDERA BINTANG KEJORA YA…

Jopi Kum

ABSTRAK JOPI KUM, 2017 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGIBARAN BENDERA BINTANG KEJORA YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) Di KABUPATEN MIMIKA (Suatu Penelitia di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas II Kota Timika) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (iv, 58) pp., tabl., bibl) (TARMIZI, S.H., M.H) Berdasarkan Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tentang Makar (aanslag) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negar…

TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN PERMEN YANG MENGANDUNG GAIRAH SEKSUAL (SUATU PE…

Yuni Ariska

TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN PERMEN YANG MENGANDUNG GAIRAH SEKSUAL (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,64),pp.,bibl.,tabl.,app. ABSTRAK Yuni Ariska, 2017 Mukhlis, S.H., M.Hum. Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Pangan menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar …

KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MEMECAH BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI W…

Muhammad Taufiq

ABSTRAK MUHAMMAD TAUFIQ, 2017 KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MEMECAH BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( v, 57 ) pp., tabl., bibl. (IDA KEUMALA JEUMPA, S.H., M.H.) Pemecahan berkas perkara (splitsing) diatur dalam Pasal 142 KUHAP dimana pemecahan berkas perkara (splitsing) merupakan domain penuntut umum dan prosesnya dilakukan penyidik setelah adanya permintaan penuntut umum. Namun dalam …

ANALASIS DIGITAL FORENSIC DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK KEJAHATAN CYBER PADA TAH…

SARI RIZKI

ABSTRAK SARI RIZKI, ANALASIS DIGITAL FORENSIC 2017 DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK KEJAHATAN CYBER PADA TAHAP PEMBUKTIAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54),pp.,tabl.,bibl.,app. (Nursiti, S.H., M.Hum.) Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik dinyatakan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”, dengan adanya Undang-Undang ini serta Undang-U…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI WARUNG INTERNET SECARA DIVE…

LUTHFAN AUFAR

ABSTRAK LUTHFAN AUFAR, PENYELESAIAN TINDAK PIDANA 2017 PENCURIAN OLEH ANAK DI WARUNG INTERNET SECARA DIVERSI (Suatu Penelitian di Wilayah Polisi Sektor Kuta Alam Banda Aceh). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,62)bibl.tabl. (Rizanizarli, S.H.,M.H.) Tindak Pidana Pencurian beserta hukumannya telah diatur dalam pasal 362, 363 KUHP. Pengaturan dalam Pasal ini adalah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Namun Penyelesaian kasus tersebut dis…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ALIH FUNGSI KAPAL NELAYAN MENJADI KAPA…

Rudi Reza Kusuma

ABSTRAK Rudi Reza Kusuma, 2017 Mukhlis S.H., M.Hum. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjelaskan, bahwa untuk mengadakan kegiatan pengangkutan di perairan orang perseorang, warga Negara Indonesia atau badan usaha wajib memiliki izin usaha. Sebagaimana dijelaskan Pasal 287 bahwa setiap orang yang mengoprasikan kapal angkut di perairan tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) ta…

PEMBUKTIAN ZINA DENGAN MENGGUNAKAN METODE DNA(DEOXYRIBONUCLEIC ACID) DALAM QA…

Muammar

ABSTRAK Muammar, 2017 Nursiti, S.H., M.Hum Pasal 182 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dijelaskan ”khusus untuk jarimah zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang Saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama”. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bab IV bagian kelima yaitu zina untuk membuktikan perbutan zina sudah dibenarkan…

TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT (SUATU PENELITIA…

MUHAMMAD ABDI RAHMAT

ABSTRAK Muhammad Abdi Rahmat, TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR 2017 YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT (Suatu Penelitian Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,57)., pp., bibl.,avv (Rizanizarli, S.H., M.H.) Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan mengancam setiap orang yang melakukan penebangan liar di kawasan hutan tanpa izin dengan ancaman pidana penjara paling singkat…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KENDARAAN YANG TIDAK LAIK JALAN KARENA TELAH…

Febrita Anandisa Devilla

ABSTRAK FEBRITA ANANDISA DEVILLA, PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KENDARAAN YANG TIDAK LAIK JALAN KARENA TELAH DIMODIFIKASI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 50), pp., tabl., bibl., app. (TARMIZI, SH., M. Hum.) Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan:“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, la…

TINDAK PIDANA MENGEDARKAN MATA UANG RUPIAH PALSU (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH…

Sally Octami Jasa

ABSTRAK SALLY OCTAMI JASA , TINDAK PIDANA MENGEDARKAN MATA 2017 UANG RUPIAH PALSU (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,50), pp., tabl., bibl., (Tarmizi, S.H., M. Hum.) Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang asli dan tidak dipalsukan, yakni mata uang atau uang kertas …


    SERVICES DESK