Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK MENURUT QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 11…

AYUNDA DZIKRILLAH

Pasal 25 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong menjelaskan bahwa Keuchik diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa usulan Tuha Peuet apabila dinyatakan melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas lima tahun penjara dan Pasal 26 menjelaskan bahwa apabila telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana korupsi, terrorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara maka Keuchik dapat di berhentikan tanpa usulan Tuha Peut selanjutnya Pa…

PEMBATALAN QANUN KOTA BANDA ACEH OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI BERDASARKAN UN…

Ichsan Maulana

ABSTRAK ICHSAN MAULANA, PEMBATALAN QANUN KOTA BANDA ACEH 2017 OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,57), pp., bibl. (Zahratul Idami, S.H., M,Hum.) Pasal 251 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang le…

IMPLEMENTASI STRUKTUR DAN KEDUDUKAN KELOMPOK KERJA PADA UNIT LAYANAN PENGADAA…

Cut Yulia Rizky

* ** IMPLEMENTASI STRUKTUR DAN KEDUDUKAN KELOMPOK KERJA PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN ACEH Cut Yulia Rizky Eddy Purnama Mujibussalim ABSTRAK vi * ** *** Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya bahwa dalam Pasal 17 ayat Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi struktur dan kedudukan kelompok kerja pada unit layanan pengadaan Aceh sudah sesuai dengan Perpres No 54 tahun 2010 berserta perubahannya, untuk mengetahui konse…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH YANG DIBATALKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI SETELAH …

RAHMAT QADRI NASRUN

KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH YANG DIBATALKAN OLEH KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 Rahmat Qadri Nasrun Husni Efendi ABSTRAK Pada tahun 2016 Menteri Dalam Negeri membatalkan 3.143 Peraturan Daerah yang dinilai bermasalah dengan surat Keputusan Menteri. Pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yang mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan peraturan daerah. Akan tetapi masih ada Pemerintah Dae…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PELIBATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HU…

Muhammad Isa

PELIBATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KANNWIL KEMENKUMHAM ACEH DALAM PEMBENTUKAN QANUN DI KABUPATEN ACEH BESAR Oleh : Muhammad Isa ?) Efendi ??) Suhaimi ???) ABSTRAK Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bagian penting dalam rangka pembangunan hukum nasional. Pembentukan/penyusunan undang-undang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 m…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KEKUATAN MENGIKAT PERATURAN BERSAMA MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL MENURU…

HENGKI HIDAYAT

HENGKI HIDAYAT, KEKUATAN MENGIKAT PERATURAN BERSAMA MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (v, 66), pp., bibl., app. AZHARI, S.H., M.Si. Dalam rangka penyelenggaraanEtika Hakim dalam lingkungan kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk menegakkan perilaku hakim yang baik dan bermartabat, telah dibentuk sebuah Peraturan Bersama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Peraturan Bersama yang …

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (SUATU…

MULYADI

Berdasarkan Pasal 2 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kebersihan dan Keindahan menyebutkan bahwa pengaturan tentang kebersihan dan keindahan bermaksud untuk menata, mengendalikan serta mengawasi kegiatan kemasyarakatan yang mencerminkan keindahan dan keteraturan dalam wilayah. Sebagai ibukota provinsi, Kota Banda Aceh memang punya permasalahan tersendiri. Salah satu hal yang menjadi keluhan warga kota ialah mengenai sampah yang sering menumpuk di lokasi-lokasi yang tidak pantas…


    SERVICES DESK