PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN YANG TIDAK MEMEN…
ABSTRAK
Indra Stary Pradhana,
(2017)
PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN YANG TIDAK MEMENUHI UNSUR TINDAK PIDANA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,54) tabl.,bibl.,pp.
M. Iqbal, S.H, M.H,
Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP menjelaskan bahwa penyidik berwenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,kemudian juga berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik mencari serta mengumpulka…
PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH DALAM MENGAWASI PUTUSAN PERADILAN ADAT…
PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH DALAM MENGAWASI
PUTUSAN PERADILAN ADAT GAMPONG
Sarwoko
M Gaussyah
1
**
Teuku Muttaqin Mansur
***
ABSTRAK
Peradilan adat gampong di Aceh adalah kearifan lokal memiliki pasang
surut dalam pusaran kebijakan secara nasional maupun kedaerahan, Pasal 13 ayat
Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepolisian Resor Kota Banda
Aceh dalam mengawasi putusan peradilan adat gampong dan hambatan dalam
mengawasi putusan peradilan adat gampong.
Pen…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN BAHASA DALAM SOSIALISASI TERTIB BERLALU LINTAS (POLISI…
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Efektivitas penggunaan bahasa dalam sosialisasi tertib
berlalu lintas (Polisi meupep-pep) terhadap kesadaran masyarakat di Kota Banda
Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan bahasa
dalam sosialisasi tertib berlalu lintas Polisi meupep-pep (variable X) terhadap
kesadaran masyarakat di Kota Banda Aceh (Variable Y). Metode penelitian yang
digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode eksplanasi. Populasi p…
PENERAPAN TINDAKAN DISKRESI TEMBAK DI TEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS KEPO…
ABSTRAK
RONY PAHALA SILABAN, PENERAPAN TINDAKAN DISKRESI TEMBAK
2014 DI TEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,60)pp.,bibl.
(Mukhlis, S.H.,M.Hum.)
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia mengatur kewenangan tindakan Diskresi. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian diantaranya adalah t…
UPAYA WILAYATUL HISBAH MENANGGULANGI PELANGGARAN TIDAK BERBUSANA ISLAMI MELAL…
ABSTRAK
ANIS SAPUTRA, UPAYA WILAYATUL HISBAH MENANGGULANGI
2014 PELANGGARAN TIDAK BERBUSANA ISLAMI MELALUI PATROLI DI KOTA BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 51) pp., tabl., bibl.
DR. MOHD. DIN, S.H., M.H.
Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam yang pada Pasal 13 mengatur mengenai penggunaan busana Islami. Qanun tersebut melalui Pasal 14 meng…
UPAYA SATLANTAS MENGKOMUNIKASIKAN ATURAN BERLALU LINTAS YANG BENAR KEPADA MAS…
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Upaya Satlantas Mengkomunikasikan Aturan Berlalu Lintas Yang Benar Kepada Masyarakat Pengguna Jalan. Masalahnya adalah bagaimana peran, bentuk-bentuk, pengaruh dan kendala yang ditemui oleh Satlantas Polresta Kota Banda Aceh dalam mengkomunikasikan aturan berlalu lintas yang benar kepada masyarakat pengguna jalan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran, bentuk-bentuk, pengaruh dan kendala mongkomunikasikan upaya tersebut. Penelitian ini menggunakan teo…