Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ALTERNATIF PERENCANAAN PONDASI TIANG PANCANG PENDEK PADA PEMBANGUNAN GEDUNG (…

Mukhsin Syafii

ABSTRAK Tugas akhir ini berjudul "Alternatif Perencanaan Pondasi Tiang Pancang Pendek Pada Pembangunan Gedung (Sayap C) Kantor Bupati Aceh Besar". Pondasi yang digunakan menjadi objek penulisan tugas akhir ini adalah pondasi tapak setempat dani beton bertulang pada hal di bawahnya lapisan kuat yang kedalamannya Df > B (lebar pondasi tapak) dan mempunyai kecendrungan lapisan miring kearah jurang (pada bagian belakang gedung) Hal tersebut diprediksikan, bila digunakan pondasi dangkal akan…

PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LING…

BELLA NOVELEA APDANI

Kegiatan magang merupakan satu bentuk implementasi program Magang – MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) yang mana suatu kegiatan pembelajaran dilapangan dan bertujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan mahasiswa/i dalam dunia kerja secara riil. Kegiatan Magang ini juga menjadi salah satu syarat mata kuliah wajib bagi mahasiswa/i Program DIII Teknik Sipil. Pembelajaran ini dilaksanakan melalui hubungan yang intensif antara perserta program magang dan perusahaan. Praktik kerja …

TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PROGRAM RUJUK BALIK PADA PENDERITA PENYAKIT KRONIS…

Dea Vanesa

Program Rujuk Balik (PRB) adalah salah satu inisiatif untuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan dan mempermudah masyarakat penderita penyakit kronis dalam mendapatkan pelayanan. Tingkat kepuasan yang baik di puskesmas berbanding lurus dengan angka kunjungan termasuk peserta PRB, sehingga diharapkan dengan adanya peningkatan peserta Program Rujuk Balik pada pasien penyakit kronis dapat meningkatkan angka cakupan pengobatan. Kepuasan pasien memiliki arti penting bagi petugas kesehatan, hal…

GAMBARAN PENGOBATAN PASIEN PENYAKIT KRONIS PESERTA PROGRAM RUJUK BALIK DI PUS…

RAHMAD KURNIA PHONNA

Program rujuk balik (PRB) merupakan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengidap penyakit kronis dalam kondisi stabil, namun masih membutuhkan perawatan atau pengobatan jangka panjang yang bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan dengan harapan mempermudah aksesibilitas dan ketersediaan obat. Menurut data BPJS Kesehatan tahun 2016, hanya 401.190 dari total 1,18 juta peserta PRB mengikuti PRB. Alasan pasien tidak mengikuti PRB antara lain keters…

PENGELOLAAN SURAT MELALUI E-ARSIP KANTOR WALI KOTA DI BKPSDM KOTA BANDA ACEH

Melati Sukma

-

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM E-SURAT DALAM PENGELOLAAN SURAT MASUK DI TVRI ACEH

Melda Anisha

PEMANFAATAN SISTEM TATA NASKAH DINAS DALAM PENGELOLAAN SURAT DI BAGIAN TATA U…

ZARFA DZI IZZATI FAISAL

PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN …

Fhonna Oktaviola Wulandari

PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF PADA KEJAKSAAAN NEGERI ACEH TAMIANG Fhonna Oktaviola Wulandari* Rizanizarli** M. Nur*** ABSTRAK Pelaksanaan keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, salah satu nya dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan pelaku tindak pidana ke keadaan se…

PENERAPAN REHABILITASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (SU…

LAYATUSSHYRA

Berdasarkan Pasal 54 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu:, “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun dalam kenyataannya masih banyak pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang tidak mau di rehabilitasi dikarekan masih kurangnya edukasi dan informasi terkait pentingnya rehabilitasi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah, untuk menjelaskan bagaimana penerapan rehabilitasi bagi pelaku t…

PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA…

NUR AISYAH

Dalam praktik penegakan hukum di bidang narkotika, penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika masih belum berjalan secara konsisten, meskipun secara normative telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54 yang mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan sosial, serta Pasal 127 yang menempatkan penyalahguna sebagai subjek yang lebih tepat dipulihkan daripada dipidana. Namun, dalam pela…


    SERVICES DESK