Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGARUH SELF-EFFICACY DAN FEEDBACK MELALUI UPAYA TERHADAP KINERJA AUDIT JUDG…

Ikram Prima Harly

Penelitian ini bertujuan untuk menguji penganih Self-Efficacy dan Feedback terhalap Kineria Audit Judgment, serta pengaruh Self-Efficacy dan Feedback terhadap Kinerja Audit Judgment melalui upaya sebagal variabel intervening pada auditor BPK RI Banda Aceh. Dengan menggunakan metode sensus, terdapat populasi sasaran sebanyak 50 auditor. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data Primer, yaitu data yang diperoleh dari auditor. A…

KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN UMUM (STUDI …

DINA ULFA

ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang kinerja aparatur pemerintahan Gampong Meudang Ara dalam memberikan pelayanan umum. Metode penelitian melibatkan survey, wawancara, dan studi dokumentasi untuk menilai aspek kopetensi, efisiensi, dan responsivitas pelayanan. Profesionalisme dan Produktifitas Aparatur Gampong Dalam Melakukan Pelayanan Umum Gampong Meudang Ara menurut pemerintah pusat dan masyarakat terdapat perbedaan pendapat dalam penilaian terhadap aparatur gampong dalam melakukan p…

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN TIDAK MEMENUHI PANGGILAN PENYIDIK KARENA …

DESKY FERDYAN

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN TIDAK MEMENUHI PANGGILAN PENYIDIK KARENA ALASAN SAKIT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Desky Ferdyan* Dahlan** Ali Abubakar*** ABSTRAK Memenuhi panggilan pemeriksaan adalah kewajiban hukum (Legal Obligation). Bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun ahli diwajibkan untuk memenuhi panggilan. Pemanggilan terhadap tersangka bertujuan untuk memudahkan dilakukannya proses penyidikan. Namun, penyidik menemui kesulitan saat melakukan pemanggilan terhadap tersangk…

PERAN PENDAMPING DESA DALAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA UJUNG KAL…

FACHROZI. F

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwasanya Pembangunan dan Pemberdayaan dapat ditempuh melalui upaya pendampingan, Implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, pemerintah menyediakan Pendamping Desa yang berkedudukan langsung di desa. Pendamping Desa adalah sebuah jabatan yang bernaung di bawah Kementerian Desa yang tugasnya ialah mendampingi desa, membina desa, serta membuat desa dampingannya menjadi lebih baik, Peran dari pada Pendamping Desa sangat penting …

ANALISIS KINERJA PEMERINTAH GAMPOENG DI KECAMATAN SYIAH KUALA DALAM MENGIMPLE…

M.YUSRIANSYAH

ABSTRAK Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 ditetapkan dengan mengacu pada dua pertimbangan. Pertama, mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kedua, menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian negara dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Cor…

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERA…

Napsiah Marito Siregar

ABSTRAK Pandemi COVID-19 merupakan sebuah fenomena yang sangat memberikan dampak yang buruk bagi Indonesia di berbagai sektor salah satunya ialah sektor pariwisata. Pantai Pandan merupakan destinasi wisata yang sangat populer namun pada saat pandemi COVID-19 destinasi ini mengalami penurunan jumlah pengunjung. Hal ini tentu sangat berimbas bagi penjual souvenir yang mengalami pemerosotan ekonomi karena kurangnya pendapatan penjualan mereka pada masa pandemi. Tujuan dari penelitian ini untuk…

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEM…

YUDA FRANSISKA

ABSTRAK Yuda, Fransiska. 2021. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: (1) Drs. M. Nasir Basyah, M. Si (2) Dr. Saiful, S. Pd., M. Si Kata Kunci: Pelaksanaan Fungsi, Otonomi Daerah, BPD, Pemerintahan Desa Pelaksanaan ot…

PERKEMBANGAN KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM PASCA PEMEKARAN WILAYAH TAHUN 2005-2012

RIZAL

ABSTRAK Kata Kunci : Perkembangan, Kecamatan dan Simpang Mamplam Penelitian ini berjudul “Perkembangan Kecamatan Simpang Mamplam Pasca Pemekaran Wilayah Tahun 2005-2012” mengangkat masalah tentang bagaimana sejarah terbentuknya Kecamatan Simpang Mamplam dan bagaimana perkembangan Kecamatan Simpang Mamplam pasca pemekaran wilayah tahun 2005-2012 dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemekaran Kecamatan Simpang Mamplam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui latar …

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DINAS SYARI’AT ISLAM DALAMRNMENURUNKAN PELANGGARAN QA…

IKMAL JAMILAN LATIF

ABSTRAK Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat terhadap jarimah khalwat, maisir dan khamar telah dilakukan sejak berlakunya Qanun tersebut, akan tetapi dari tahun 2017 sampai tahun 2019 menunjukan bahwa jarimah khamar meningkat pelanggarannya, oleh sebab itu perlu kajian mendalam mengenai efektivitas dari kebijakan dinas dalam menurunkan pealnggaran khamar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas kebijakan Dinas Syariat Islam Kota Langsa dalam up…

PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK (OMKERING VAN BEWISJLAST) TERHADAP TINDAK PIDAN…

ALFATIH RIZKHA

ABSTRAK Alfatih Rizkha, 2021 PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK (OMKERING VAN HET BEWIJSLAST) TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 64), pp., tabl., bibl. Adi Hermansyah, S.H., M.H. Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, khusu…


    SERVICES DESK